Berita

Ilustrasi Kejaksaan Agung/Net

Politik

Survei Indikator Temukan Data Kejaksaan Lembaga Hukum Paling Dipercaya Publik

MINGGU, 27 NOVEMBER 2022 | 16:30 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Temuan Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa  Kejaksaan era Jaksa Agung ST Burhanuddin menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik.

Temuan ini diperoleh Indikator usai melakukan survei bertajuk Kinerja lembaga penegak hukum di mata publik dan penanganan kasus besar.

Survei dilakukan dalam rentang (30/10) sampai (5/11), melibatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.


Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa tingginya tingkat kepercayaan publik menjadikan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya, meninggalkan Kepolisian, pengadilan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Burhanuddin mengungkapkan, tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga penegak hukum menempatkan Kejaksaan di posisi tertinggi.

“Kedua ada pengadilan (73,7 persen), ketiga KPK (69,8 persen), lalu Polri (58,1 persen),” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei secara virtual, Minggu (27/11).

Dalam temuan terbaru Indikator, tingkat kepercayaan publik terhadap kerja Kejaksaan pada November 2022 mencapai 77,4 persen. Burhanuddin mengatakan, ada kenaikan jika dibandingkan dengan temuan Agustus 2022.

“Temuan Agustus, tingkat kepercayaan terhadap Kejaksaan berada di angka 75,3 persen. Memasuki November, meningkat menjadi 77,4 persen,” ungkap Burhanuddin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya