Berita

Ketua Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) sekaligus Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia/Net

Politik

Buntut Pernyataan Nyeleneh, Bahlil Dilaporkan Sejumlah OKP ke Bareskrim Polri

JUMAT, 25 NOVEMBER 2022 | 03:30 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) berencana melaporkan Ketua Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Bahlil Lahadalia, ke Bareskrim Polri terkait pernyataannya bahwa OKP identik dengan kekerasan, sumber keributan, dan bikin onar.

Ketua Kaukus Muda Anti Korupsi (Kamaksi), Joko Proyoski mengatakan, dari pernyataan Bahlil yang juga Menteri Investasi/Kepala BKPM tersirat makna hanya Hipmi organisasi yang memiliki moralitas, beretika, dan bermartabat

"Padahal nyatanya Munas Hipmi di Solo kemarin ricuh dan baku pukul setelah dibuka secara resmi Presiden Joko Widodo," kata Joko dalam keterangannya, Kamis (24/11).


Menurut Joko, pernyataan Bahlil tersebut telah menyinggung sejumlah OKP.

"Kami akan melaporkan saudara Bahlil ke Bareskrim Polri terkait dugaan ujaran kebencian, adu domba, pecemaran nama baik OKP, dan berita bohong hari ini," kata Joko.

Terpisah, Ketua Umum Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Kamtibmas (PPMK), AY Panjaitan, juga menilai pernyataan Bahlil tidak etis. Apalagi yang bersangkutan merupakan pembantu Presiden Jokowi.

 "Kita juga  mendesak Presiden Jokowi segera mencopot Bahlil dari kabinet karena telah menyinggung OKP yang selama ini telah banyak berperan serta membangun pemuda dan generasi muda dari berbagai aspek," tegas AY Panjaitan.

Sedangkan Ketua Umum Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (Perisai), Chandra Halim, mendesak Bahlil agar meminta maaf ke publik, OKP, dan KNPI atas pernyataannya tersebut

"Kami minta Polri segera usut adanya dugaan ujaran provokasi terhadap OKP yang dilakukan Bahlil tersebut," kata Chandra.

Adapun OKP lain yang mendukung pelaporan Bahlil adalah PPKB, Ikatan Pemuda Minang, dan puluhan OKP yang terkonfirmasi dalam Forum Pimpinan OKP Nasional.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Ratusan Pati Naik Pangkat

Selasa, 02 Desember 2025 | 03:24

Pasutri Kurir Narkoba

Rabu, 03 Desember 2025 | 04:59

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Reuni 212 dan Bendera Palestina

Selasa, 02 Desember 2025 | 22:14

Warga Gaza Sumbang 1.000 Dolar AS untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 02 Desember 2025 | 05:03

UPDATE

Seperti Terra Drone, Harusnya Aparat Usut Korporasi Pembalak Liar di Sumatera

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:14

Prabowo Dengarkan Keluhan Warga di Pengungsian Aceh Tengah

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:09

Kopdes Merah Putih Bukan Ancaman Usaha Lokal

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:04

Purbaya Ogah Kirim Baju Ilegal ke Korban Bencana Sumatera

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:02

Kemenko PM Kawal Implementasi Sekolah Rakyat di Semarang untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:57

Muhammadiyah Diganjar Penghargaan Nazhir Tanah Wakaf Terluas 2025

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:54

Petinggi NATO Minta Eropa Bersiap Hadapi Agresi Rusia

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:54

Ketika Negara, Bisnis, dan Partai Merobohkan Kedaulatan Rakyat

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:45

Rezim Hukum Bencana: Kontradiksi Bantuan dan Ganti Rugi

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:39

8 Mantan Pejabat Kemnaker Didakwa Peras Agen TKA Sampai Rp135 Miliar

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:14

Selengkapnya