Berita

Ilustrasi Rapat Paripurna DPR RI/Net

Politik

RKUHP Akan Disahkan DPR di Tengah Duka Warga Cianjur, IMM DKI Jakarta: Ini Terlalu Sadis!

JUMAT, 25 NOVEMBER 2022 | 01:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) DKI Jakarta menyoroti pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tingkat I yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI dan Pemerintah pada Kamis (24/11).

Ketua DPD IMM DKI Jakarta bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik, Ronaldo Zulfikar, menyesalkan keputusan ini diambil saat kondisi negara dan masyarakat sedang fokus terhadap bencana alam yang belum lama terjadi di Cianjur, Jawa Barat.

"Keputusan membawa draf RKUHP ke sidang paripurna DPR RI saat ini saya rasa terlalu sadis, di saat kondisi negara dan masyarakat sedang fokus dan berduka dengan bencana yang menimpa Cianjur, sembilan Fraksi malah menyepakati untuk membawa draf RKUHP ke sidang paripurna DPR RI, sungguh seperti tak punya perasaan," ujar Ronaldo dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (24/11).

Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) ini lantas mempertanyakan, apakah anggota DPR RI lebih berpihak kepada  masyarakat atau kepada kepentingan kelompoknya.

"Kalau sudah begini ya wajar saja ketika masyarakat bertanya-tanya apakah anggota DPR itu benar-benar berpihak kepada masyarakat atau kepada elite-elite tertentu saja," tegasnya.

Ronaldo juga menjelaskan seharusnya DPR RI dalam kondisi seperti ini bisa membahas hal lain yang lebih penting ketimbang harus mengesahkan dan membawa draf RKUHP ke sidang paripurna. Ini dianggap seperti memanfaatkan momentum atas fokusnya masyarakat terhadap bencana gempa di Cianjur.
 
"Seharusnya dalam kondisi seperti ini, DPR RI bisa lebih fokus membahas hal-hal lain yang lebih berguna ketimbang membawa draft RKUHP yang banyak mudharatnya ini ke sidang paripurna," sambungnya.

Selain itu, Ronaldo menuturkan, masih terdapat pasal-pasal bermasalah yang cenderung diabaikan oleh Komisi III DPR RI dan Pemerintah dalam mengesahkan RKUHP.  

"Masih banyak pasal-pasal yang dapat merugikan masyarakat dan aktivis, khususnya soal penghinaan terhadap Presiden dan lembaga-lembaga negara. DPD IMM DKI Jakarta memastikan akan terus mengawal keputusan ini agar tidak keluar dari kepentingan dan kemaslahatan bersama," tandasnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah menyetujui pengesahan RKUHP tingkat I pada Kamis (24/11). Usai disahkan di tingkat I, RKHUP dapat dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadier mengatakan, Komisi III akan segera mengirimkan surat kepada pimpinan DPR agar RKUHP dapat dibawa ke rapat paripurna.

"Tentunya kan besok dikirim surat, karena hari ini sudah selesai, besok Komisi III akan kirim surat ke pimpinan DPR," kata Adies kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/11).

Populer

Membuka Kemungkinan PKB Dukung Anies Baswedan

Selasa, 22 November 2022 | 02:55

Urai Teknik Nabok Nyilih Tangan, RR: Sekarang Gubernur DKI Siap Merusak Apa yang Dikerjakan Anies

Minggu, 20 November 2022 | 11:34

FIFA Ancam Cabut Hak Siar Piala Dunia 2022 untuk Thailand

Kamis, 24 November 2022 | 14:49

Jokowi Kumpulkan Relawan di GBK, Sekjen PDIP: Banyak Manipulasi

Senin, 28 November 2022 | 05:22

Satu Meja untuk Indonesia

Senin, 21 November 2022 | 13:24

Entitas PAN Umumkan Dukungan Anies Baswedan jadi Capres 2024

Rabu, 23 November 2022 | 17:48

Makin Kontroversial, Qatar Undang Zakir Naik Khotbah di Piala Dunia

Senin, 21 November 2022 | 14:17

UPDATE

Masih Fokus Bantu Cianjur, Deklarasi Koalisi Demokrat-PKS-Nasdem Kemungkinan Tahun Depan

Rabu, 30 November 2022 | 20:03

Agar Tidak Dikorupsi, KPK Pelototi Distribusi Bantuan ke Korban Gempa Cianjur

Rabu, 30 November 2022 | 19:52

DPR Perlu Bentuk Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terhadap Amman Mineral

Rabu, 30 November 2022 | 19:46

Dapat Pinjaman Modal bank bjb, Usaha Roti Endang Koswara Kian Berkembang

Rabu, 30 November 2022 | 19:40

Revisi Perpres 191 Penting untuk Perkuat Tugas BPH Migas Distribusikan BBM Subsidi

Rabu, 30 November 2022 | 19:36

MK Putuskan Koruptor Tidak Boleh Nyaleg, KPU Bakal Konsultasi ke Jokowi dan DPR

Rabu, 30 November 2022 | 19:36

Mafia Hukum dan Parlemen yang Bungkam

Rabu, 30 November 2022 | 19:12

Turunkan Angka Kecelakaan, Korlantas Polri Sosialisasikan Alat Tes Alkohol dan Narkoba

Rabu, 30 November 2022 | 19:07

Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Hari Ini Naik Lagi Hingga Ribuan

Rabu, 30 November 2022 | 18:52

Menko Airlangga: Bunga KUR Super Mikro Turun Jadi 3 Persen

Rabu, 30 November 2022 | 18:45

Selengkapnya