Berita

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santosa/Net

Hukum

Diduga Rangkap Jabatan hingga Terlibat Pemerasan, Kapolda Kalsel Andi Rian Djajadi Didesak untuk Dicopot

JUMAT, 25 NOVEMBER 2022 | 00:42 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penyalahgunaan wewenang diduga dilakukan Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel), Irjen Andi Rian Djajadi, sejak menduduki jabatan tersebut. Bahkan, Andi Rian juga menjabat Dirtipidum Bareskrim Polri meski kini ia sudah dipercaa sebagai Kapolda Kalsel.

Karena itu, Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mencopot Irjen Andi Rian Djajadi karena sengkarut permasalahan yang melilitnya.

Disampaikan Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, Andi Rian telah menandatangani Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) membawa nama Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri dalam kasus pemalsuan surat dengan Laporan Polisi nomor: LP/B/5471/X/2018/PMJ/Ditreskrimum tanggal 10 Oktober 2018.

Tindakan menandatangani surat itu menjadikan Andi Rian secara de jure merangkap dua jabatan: Dirtipidum Bareskrim Polri sekaligus sebagai Kapolda Kalsel.

"IPW mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot  Kapolda Kalsel Irjen Andi Rian Djayadi atas dasar ketidakprofesionalan dan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya," kata Sugeng dalam keterangan tertulis, Kamis (24/11).

Sugeng menambahkan, warkat yang ditandatangani Andi Rian itu ada dalam surat Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum nomor: B/1070/XI/2022/Dittipidum tertanggal 8 November 2022 yang ditujukan kepada Jaksa Agung. Surat itu berisi tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.

Tembusan surat itu ditujukan kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Jampidum Kejaksaan Agung, Karobinops Bareskrim Polri, H. Abdul Halim (Pelapor), dan Benny Simon Tabalujan (tersangka).

Adapun surat perintah penghentian penyidikannya bernomor: SPPP/0446/XI/2022/Dittipidum tertanggal 8 November 2022. Kemudian dikeluarkan surat ketetapan Direktur tipidum (Dirtipidum) Bareskrim Polri bernomor: S. TAP//0447/XI/2020 tentang penghentian penyidikan.

Sugeng menuturkan, penandatanganan surat SP3 itu didasarkan pada hasil penyidikan dan hasil gelar perkara atas perkara Laporan Polisi nomor: LP/B/5471/X/2018/PMJ/Ditreskrimum tanggal 10 Oktober 2018 dengan pelapor H Abdul Halim yang ditarik dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri.

Dugaan tindak pidananya adalah pemalsuan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau bersama-sama melakukan tindak pidana dan atau ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal Pasal 266 KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 56 KUHP.

Menurut Sugeng, tindakan Andi Rian itu menunjukkan ketidakprofesionalan dirinya sebagai perwira tinggi Polri. Pasalnya, secara moral dan etika ia telah resmi berpangkat bintang dua dengan jabatan Kapolda Kalsel melalui surat Telegram Kapolri bernomor ST/2244/X/KEP/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

"Sehingga sejak saat itu, Irjen Andi Rian memiliki fungsi dan jabatan selaku Kapolda Kalsel. Akibatnya, tanda tangan pada SP3 terhadap Benny Simon Tabalujan dapat dikualifikasi penyalahgunaan wewenang," ujar Sugeng.

Lebih jauh Sugeng menegaskan, Andi Rian melanggar Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Polri. Pasal 5 ayat 1 huruf c Perpol tersebut mengatur setiap Pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjalankan tugas, wewenang, dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural.

Kemudian Pasal 5 ayat 2 ditegaskan setiap Pejabat Polri wajib menjalankan tugas, wewenang, dan tanggungjawab secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat 3 Pasal tersebut juga menegaskan bahwa Pejabat Polri harus menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara proporsional sesuai dengan  lingkup kewenangannya. Adapun pada ayat 4 mengatur tugas yang dijalankan Pejabat Polri harus sesuai dengan standar operasional prosedur.

"Pasal 5 Perpol tersebut sangat jelas dan tegas sehingga apa yang dilakukan berupa tanda tangan pada jabatan Dirtipidum Bareskrim Polri saat Irjen Andi Rian menjadi Kapolda Kalsel adalah sangat aneh dan menimbulkan pertanyaan ada apa di Polri?" papar Sugeng.

Dengan demikian, Kapolri harus mengevaluasi pengangkatan Irjen Andi Rian sebagai Kapolda Kalsel yang sebelumnya telah menjadi polemik di masyarakat dengan dugaan kasus pemerasan perkara penipuan Richard Mille atas korban Pelapor Tony Sutrisno yang telah memberikan dana 19 ribu dolar AS dengan harapan perkara bisa P21, akan tetapi yang terjadi sebaliknya di SP3.

"Di samping itu, peran Kompolnas yang mengawasi Polri sangat diperlukan melakukan assesment atas track record mantan Dirtipidum Bareskrim Polri tersebut dan kemudian melaporkannya kepada Presiden Jokowi melalui Menkopolhukam Mahfud MD," demikian Sugeng.

Populer

Membuka Kemungkinan PKB Dukung Anies Baswedan

Selasa, 22 November 2022 | 02:55

Urai Teknik Nabok Nyilih Tangan, RR: Sekarang Gubernur DKI Siap Merusak Apa yang Dikerjakan Anies

Minggu, 20 November 2022 | 11:34

FIFA Ancam Cabut Hak Siar Piala Dunia 2022 untuk Thailand

Kamis, 24 November 2022 | 14:49

Jokowi Kumpulkan Relawan di GBK, Sekjen PDIP: Banyak Manipulasi

Senin, 28 November 2022 | 05:22

Satu Meja untuk Indonesia

Senin, 21 November 2022 | 13:24

Entitas PAN Umumkan Dukungan Anies Baswedan jadi Capres 2024

Rabu, 23 November 2022 | 17:48

Makin Kontroversial, Qatar Undang Zakir Naik Khotbah di Piala Dunia

Senin, 21 November 2022 | 14:17

UPDATE

Mafia Hukum dan Parlemen yang Bungkam

Rabu, 30 November 2022 | 19:12

Turunkan Angka Kecelakaan, Korlantas Polri Sosialisasikan Alat Tes Alkohol dan Narkoba

Rabu, 30 November 2022 | 19:07

Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Hari Ini Naik Lagi Hingga Ribuan

Rabu, 30 November 2022 | 18:52

Menko Airlangga: Bunga KUR Super Mikro Turun Jadi 3 Persen

Rabu, 30 November 2022 | 18:45

Penghormatan Terakhir, Kapolri Pimpin Langsung Pelepasan Personel Korban Helikopter P-1103

Rabu, 30 November 2022 | 18:38

Meski Belum Ada Pergerakan, BMKG Pelototi Aktivitas Sesar Lembang

Rabu, 30 November 2022 | 18:34

Herzaky: Belum Masa Kampanye, Jokowi Fokus Kerja Saja

Rabu, 30 November 2022 | 18:14

Solidaritas Korban Gempa Cianjur, Korpri KPK Serahkan Donasi

Rabu, 30 November 2022 | 18:06

MK Putuskan Hapus Norma Pengecualian Bekas Koruptor Bisa Maju Jadi Caleg

Rabu, 30 November 2022 | 18:04

Ketua KPK Ajak Perguruan Tinggi Tukar Pikiran Rumuskan Kebijakan Antikorupsi Lewat ACS

Rabu, 30 November 2022 | 17:45

Selengkapnya