KPK Usut Aliran Dana Suap dan Gratifikasi AKBP Bambang Kayun

Data-data awal kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat pejabat Mabes Polri, AKBP Bambang Kayun Bagus PS yang diperoleh dari Polri akan dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk, soal dugaan aliran uang suap dan gratifikasi tersebut.

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, segala informasi dan data awal yang diperoleh KPK dipastikan akan dikembangkan dalam penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM).

"Segala informasi dan data awal pasti kami kembangkan pada penyidikan perkara tersebut," ujar Ali kepada wartawan, Kamis (24/11).

KPK mengaku, telah mengantongi data dan informasi awal dari Polri soal kasus AKBP Bambang Kayun. Namun demikian, KPK masih enggan membeberkan secara detail data kasus Bambang Kayun, termasuk soal aliran dana.

"Mengenai materi penyidikan tentu tidak bisa kami publikasikan saat ini karena itu akan dibuka pada saatnya nanti ketika tahap persidangan," kata Ali.

Akan tetapi, KPK memastikan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti permulaan yang cukup kuat dalam menetapkan AKBP Bambang Kayun sebagai tersangka. Salah satunya, soal dugaan penerimaan serta aliran uang suap dan gratifikasi Bambang Kayun.

"KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka tentu setelah sebelumnya memiliki alat bukti yang cukup. Demikian pula pada proses mekanisme penetapan tersangkanya juga kami perhatikan betul ketentuan hukum yang mengaturnya," terang Ali.

KPK pada Rabu (23/11) secara resmi mengumumkan bahwa KPK saat ini sedang melakukan penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM).

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan AKBP Bambang Kayun sebagai tersangka dalam kapasitasnya saat menjabat sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri tahun 2013-2019, dan dari pihak swasta.

KPK bahkan sudah mencegah AKBP Bambang Kayun untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan sejak Kamis (3/11).

Berdasarkan sumber Kantor Berita Politik RMOL, uang suap dan gratifikasi yang diterima oleh AKBP Bambang Kayun senilai ratusan miliar rupiah. Bahkan, KPK menemukan rekening gendut milik AKBP Bambang Kayun yang digunakan untuk menampung uang suap dan gratifikasi tersebut.