Berita

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), A. Khoirul Umam/RMOL

Politik

Alasan Mengapa Koalisi PKB-Gerindra Terancam Bubar

KAMIS, 24 NOVEMBER 2022 | 22:04 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Koalisi Gerindra-PKB terancam bubar. Ibaratnya relasi politik yang terbangun antara partai besutan Prabowo Subianto dan Abdul Muhaimin Iskandar cintanya bertepuk sebelah tangan.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), A. Khoirul Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/11).

Menurut Umam, sejak awal, Cak Imin cukup legowo menjadi Cawapres Prabowo. Namun Prabowo dan Gerindra sendiri tampak tidak percaya dengan kapasitas Cak Imin dalam mendongkrak elektabilitasnya guna  memenangkan kontestasi Pilpres 2024.


"Sehingga meskipun sudah deklarasi koalisi, nama Cawapres tetap dikosongkan dan Gerindra bermain dua kaki untuk tetap mencari tokoh potensial Cawapres yang bisa membantu mewujudkan ambisinya sebagai Presiden," demikian analisa Umam.

Analisa Umam, selain Cak Imin, ada nama Khofifah yang masuk dalam daftar nama potensial tersebut, termasuk nama Puan Maharani yang jelas memiliki mesin politik riil di PDIP.

"Karena peluangnya menjadi Cawapres kian mengecil dan posisinya seolah dipandang sebelah mata oleh teman koalisi, maka wajar Cak Imin ingin mengoreksi total skema koalisinya bersama Prabowo," jelas Dosen Universita Paramadina ini.

Dalam pandangan  Umam, jikalau koalisi Gerindra-PKB pecah, PKB akan kembali  punya keleluasaan untuk  membangun narasi politik Islam moderat di panggung demokrasi Indonesia.

Umam melihat, kebersamaan Cak Imin dengan Prabowo membuka perdebatan di kalangan Kiai, karena Prabowo sudah terlanjur dipandang sebagian kalangan Nahdliyyinn sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap praktik eksploitasi politik identitas dalam Pemilu 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019.

"Selain itu, pengalaman koalisi Gerindra-PKB ini bisa menjadi pelajaran penting bagi partai-partai politik yang lain, agar jangan asal deklarasi koalisi jika akad perjanjian dan negosiasi belum selesai," pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya