Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (Amanat KSB) yang menyambangi Kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat/Ist
Dugaan tindakan melanggar hak asasi manusia oleh korporasi tambang emas bersama dengan kepala pemerintah daerah di Sumbawa Barat dilaporkan ke Komisi Nasional hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Laporan terkait persoalan tersebut disampaikan Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (Amanat KSB) yang menyambangi Kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/11).
Mereka menggelar aksi tebar spanduk dan poster sembari menyampaikan laporan pengaduan kepada komisioner Komnas HAM terkait beberapa tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan tambang emas PT Amman Mineral.
"Kami meminta Komnas HAM untuk segera memanggil dan memeriksa Presiden Direktur PT Amman Mineral terkait sejumlah pengaduan pelanggaran HAM atas tenaga kerja dan pengabaian hak-hak rakyat," ujar Ketua Amanat KSB, Erry Setiawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/11).
Erry menjelaskan, pihaknya diterima oleh Ketua Sub Komisi Pemantauan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, menurut Erry, Komisioner Komnas HAM sudah menerima laporan pengaduan warga dan mendukung perjuangan damai warga KSB.
Beberapa poin yang akan diperjuangan di antaranya hak atas ketenagakerjaan, hak hidup, hak atas informasi, hak atas lingkungan, dan pemberdayaan warga lokal di lingkar tambang PT Amman Mineral.
"Sesuai kewenangan dalam UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI akan mengkaji dan menelaah secara serius dan komprehensif atas laporan pengaduan pelanggaran HAM yang ada, serta akan mengambil langkah-langkah untuk meminta klarifikasi pada pihak Bupati KSB dan Dirut PT Amman Mineral," ucapnya.
Tak hanya itu, Erry memastikan Komnas HAM bakal terjun langsung untuk memantau fakta-fakta dugaan ketidakadilan PT Amman Mineral sebagaimana yang diadukan oleh AMANAT KSB.
"Komnas HAM menyampaikan akan menurunkan Tim Pemantuan HAM untuk mengecek fakta-fakta lapangan di KSB, utamanya di wilayah lingkar tambang PT Amman Mineral," tandasnya.
Dalam laporannya, ada sejumlah aduan yang disampaikan Amanat KSB kepada Komnas HAM. Selain meminta dan mendesak Komnas HAM RI untuk segera memanggil dan memeriksa Presiden Direktur dan jajaran Direksi PT AMNT, mereka juga membawa bukti dan data terkait skandal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara paksa.
Selain itu, Amanat KSB juga mempersoalkan jam kerja yang tak manusiawi, melakukan alert list dan black list sepihak, tidak diusutnya kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian dan cacat, anggaran pemberdayaan bagi masyarakat yang tidak jelas, serta kejahatan lingkungan lainnya.
Sebelum ke Komnas HAM, aduan juga telah disampaikan Amanat KSB ke Komisi VII DPR, Kementerian ESDM, hingga Sekretariat Presiden. Mereka juga sempat menggelar aksi mengemis massal di depan Gedung DPR RI Jakarta.
