Ketua DKPP, Heddy Lugito/Net
Potensi munculnya dugaan pelanggaran kode etik pada proses seleksi anggota badan adhoc di daerah, diingatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bisa diminimalisir dengan kerja perekrutan yang profesional oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal tersebut disampaikan Ketua DKPP, Heddy Lugito, dalam jumpa pers yang diselenggarakan di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (24/11).
"DKPP menyarankan agar rekrutmen penyelenggara ad hoc entah itu PPK, PPS, yang dilakukan KPU, dilakukan secara profesional dengan mengindahkan syarat-syarat formil yang ketat," ujar Heddy.
Dia menjelaskan, kerja profesional dalam proses seleksi anggota badan adhoc bagi Bawaslu juga harus diperhatikan, mengingat dari proses yang sudah berjalan selama sebulan terakhir justru memunculkan laporan dugaan pelanggaran etik ke DKPP.
"Sehingga nantinya tidak lagi muncul pengaduan yang sifatnya masih elementer, seperti pengaduan dugaan pns merangkap penyelenggara adhoc, perangkat desa merankap adhoc, dugaan anggota partai merangkap penyelenggara pemilu adhoc," urainya.
Dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dalam hal ini oleh Bawaslu dalam proses seleksi anggota panwascam, kebanyakan pengadu merasa tidak puas karena dinyatakan tidak lolos.
Selain itu, dari sebanyak 33 aduan yang masuk, ada di antara 28 aduan yang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dalam proses seleksi badan adhoc, yang terpilih merupakan orang-orang yang bermasalah secara aturan, seperti merangkap anggota pengurus partai politik hingga perangkat desa.
"Karena sekarang KPU yang melakukan (sedang melaksanakan proses seleksi), DKPP mengimbau agar jangan sampai terjadi dugaan-dugaan seperti itu," kata Heddy.
"Saya tidak bilang kalau selama ini tidak profesional, ada ketidakpuasan, itu pasti ada. Kenapa muncul, karena ada ketidakpuasan dari mereka yang tidak lulus tes. Itu titik masuknya," tandasnya.
