Berita

Ketua Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin/Net

Dunia

Perikatan Nasional Pertimbangkan Masuk Pemerintahan Persatuan Bersama Pakatan Harapan

KAMIS, 24 NOVEMBER 2022 | 15:06 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perikatan Nasional mengaku akan mempertimbangkan saran dari Yang Dipertuan Agong untuk ambil bagian dalam pembentukan pemerintahan persatuan demi rakyat dan stabilitas nasional.

Sekretaris Jenderal Perikatan Nasional, Hamzah Zainuddin mengatakan sikap itu diputuskan diputuskan dalam rapat khusus dewan tertinggi koalisi pada Kamis (24/11) untuk membahas usulan pembentukan pemerintah persatuan.

"Rapat sepakat untuk mempertimbangkan usulan pembentukan pemerintah persatuan yang melibatkan pembahasan dengan pihak-pihak yang sepaham demi kesejahteraan rakyat dan stabilitas negara," kata Hamzah, Kamis (24/11).


UMNO pada Rabu (24/11) mengatakan dewan tertingginya dengan suara bulat memutuskan untuk mendukung dan mematuhi perintah Yang Dipertuan Agong agar Barisan mendukung dan mengambil bagian dalam pemerintahan persatuan yang tidak dipimpin oleh Perikatan.

Namun pada Selasa (22/11), Ketua Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menolak usulan Yang Dipertuan Agong untuk membentuk pemerintahan persatuan dengan Pakatan Harapan.

Berdasarkan pemilu pada 19 November, Pakatan Harapan meraih 82 kursi, Perikatan Nasional meraih 73 kursi, dan Barisan Nasional meraih 30 kursi di parlemen. Sementara minimal kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan sebanyak 112 dari total 222 kursi.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya