Diduga Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 5,7 M, 3 Komisioner Bawaslu Prabumulih Resmi Jadi Tersangka

Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih akhirnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dana hibah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Prabumulih tahun 2017 dan 2018 senilai Rp 5,7 miliar dari anggaran yang bersumber dari APBD Prabumulih.

Tiga tersangka itu adalah HJ, selaku Ketua Bawaslu Kota Prabumulih periode 2018-2023, dan dua orang komisioner inisial IR dan IS.

“Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017-2018 pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Prabumulih,” kata Kepala Kejaksaan (Kajari), Roy Riady, didampingi Kasi Intelijen Anjasra Karya, Rabu (23/11).

Dituturkan Roy, kasus ini berawal ketika Bawaslu Kota Prabumulih mendapat dana hibah sebesar Rp 5,7 miliar yang bersumber dari APBD Pemkot Prabumulih Tahun Anggaran 2017-2018.

Namun, laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumsel, diketahui bahwa ada pertanggungjawaban fiktif  yang dilakukan oleh ketua hingga komisioner Bawaslu Prabumulih.

“Modus operandinya membuat pertanggungjawaban fiktif terhadap pengelolaan dana hibah yang dilakukan para tersangka sebesar Rp1,8 miliar,” ujar Roy, dikutip Kantor Berita RMOLSumsel
Penetapan status tersangka itu, sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Kejari Prabumulih Nomor: B-1884/L.6.17/fd.1/11/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 2022.

Sementara Pasal sangkaan yang disangkakan kepada para tersangka adalah Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

“Terhadap para tersangka tersebut sejak hari ini tanggal 23 November 2022 dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan yang penahanannya dititipkan di Rutan Kelas II B Kota Prabumulih,” tandas Roy.