Pimpinan MPR: Selain Politik Identitas, Perlu Diwaspadai juga Politisasi Kapital

Presiden Joko Widodo mengharamkan adanya politik identitas dalam kontestasi Pilpres 2024. Secara tegas, Jokowi mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak menggunakan politik identitas untuk mendulang suara.

Bagi Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, pernyataan itu sudah tepat. Menurutnya, politik identitas yang menghalalkan agama dalam berpolitik dianggapnya hal yang berbahaya, dan bisa merusak sistem demokrasi di Indonesia.

Namun menurutnya, yang paling berbahaya adalah politik hukum dan politik kapitalisasi.

"Selalu agama ini menjadi korban dianggap politisasi agama berbahaya, memang. Tapi lebih dari itu menurut saya kita juga harus mewaspadai bahayanya politisasi hukum, politisasi kapital, itu harus kita waspadai,” kata Gus Jazil di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (24/11).

Wakil Ketua Umum PKB ini mengatakan, tidak ada satu pun tokoh agama yang menginginkan perpecahan dan munculnya politik identitas harus diwaspadai oleh masyarakat dalam pesta demokrasi nanti.

"Kelompok-kelompok agama ini kan sebenarnya ingin menyampaikan kedamaian. Kalau ada kelompok agama yang menganjurkan kekerasan dugaan saya pasti ada yang menyuruh,” katanya.

"Nah ini cari ini waspadai ini. Ada kelompok-kelompok yang mengatasnamai agama, seperti halnya juga, politisasi kapital, ada segelintir elit kekuasaam pemilik modal yang ngatur, ini juga harus diwaspadai juga,” tandasnya.