Berita

Rizal Ramli/RMOL

Politik

Sentil Gubernur BI Soal UMR dan Inflasi, Rizal Ramli: Bisanya Hanya Menyalahkan Upah

RABU, 23 NOVEMBER 2022 | 18:43 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Mengendalikan kenaikan upah minimum refional (UMR) agar tidak memicu inflasi pada kebutuhan pokok tertentu, adalah cara berpikir yang sempit.

Begitu pandangan begawan ekonomi Rizal Ramli menanggapi harapan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berharap kenaikan upah minimum regional (UMR) bisa terkendali agar tak memicu lonjakan inflasi.

"Gubernur BI makin lama makin narrow minded," ujar Rizal Ramli dalam cuitan di akun Twitter, Rabu (23/11).


"Bisanya hanya menyalahkan upah (tahun ini UMR hanya naik 1,03 persen, inflasi makanan 15 persen, program pemiskinan masal buruh)," imbuhnya.

Dikatakan Rizal, untuk menekan laju inflasi, yang harus dibereskan adalah persolan Indonesia seperti utang dan proyek infrastruktur yang tidak terukur.

"Masalah RI itu utang, proyek infrastruktur, dan fiskal jor-joran, ndak berani ya?" pungkasnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo berharap kenaikan UMR bisa terkendali agar tak memicu lonjakan inflasi, terutama kelompok harga yang diatur pemerintah.

“Sekarang ada kenaikan UMR maupun yang di daerah, itu juga harus dikendalikan,” kata Perry dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (22/11).

Selain UMR, ia juga meminta pemerintah pusat maupun daerah mengendalikan tarif angkutan umum yang saat ini cenderung naik agar tak mengerek tingkat inflasi administered price.

Adapun pada Oktober 2022, inflasi administered price tercatat masih tinggi yakni 13,28 persen (yoy).

Selain inflasi administered price, permasalahan inflasi juga berasal dari kelompok harga pangan bergejolak (volatile food). Meski sudah turun ke level 7,2 persen saat ini, inflasi volatile food sempat berada di level 10 persen.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya