Mengendalikan kenaikan upah minimum refional (UMR) agar tidak memicu inflasi pada kebutuhan pokok tertentu, adalah cara berpikir yang sempit.
Begitu pandangan begawan ekonomi Rizal Ramli menanggapi harapan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berharap kenaikan upah minimum regional (UMR) bisa terkendali agar tak memicu lonjakan inflasi.
"Gubernur BI makin lama makin
narrow minded," ujar Rizal Ramli dalam cuitan di akun Twitter, Rabu (23/11).
"Bisanya hanya menyalahkan upah (tahun ini UMR hanya naik 1,03 persen, inflasi makanan 15 persen, program pemiskinan masal buruh)," imbuhnya.
Dikatakan Rizal, untuk menekan laju inflasi, yang harus dibereskan adalah persolan Indonesia seperti utang dan proyek infrastruktur yang tidak terukur.
"Masalah RI itu utang, proyek infrastruktur, dan fiskal jor-joran,
ndak berani ya?" pungkasnya.
Gubernur BI Perry Warjiyo berharap kenaikan UMR bisa terkendali agar tak memicu lonjakan inflasi, terutama kelompok harga yang diatur pemerintah.
“Sekarang ada kenaikan UMR maupun yang di daerah, itu juga harus dikendalikan,†kata Perry dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (22/11).
Selain UMR, ia juga meminta pemerintah pusat maupun daerah mengendalikan tarif angkutan umum yang saat ini cenderung naik agar tak mengerek tingkat inflasi
administered price.
Adapun pada Oktober 2022, inflasi
administered price tercatat masih tinggi yakni 13,28 persen (yoy).
Selain inflasi administered price, permasalahan inflasi juga berasal dari kelompok harga pangan bergejolak (
volatile food). Meski sudah turun ke level 7,2 persen saat ini, inflasi
volatile food sempat berada di level 10 persen.
