Ketua Umum Forum Satu Bangsa (FSB), Hery Haryanto Azumi/RMOL
Indonesia merupakan negara majemuk. Artinya Indonesia menjamin perbedaan sebagai sesuatu yang lumrah dan niscaya sebagaimana diasaskan dalam konstitusi dan pengalaman sejarah selama ribuan tahun.
Atas dasar itu, tidak diperlukan adanya batasan atau larangan bahwa kelompok tertentu dilarang atau dibatasi untuk menduduki suatu jabatan tertentu.
Pandangan itu disampaikan intelektual muda Indonesia Hery Haryanto Azumi saat menjadi narasumner diskusi terbatas tentang "Pro-Kontra Presiden/Wapres Non-Muslim dalam Pilpres 2024" yang diselenggarakan oleh Rumah Menggiring Arus di bilangan Tebet Jakarta Selatan, (Rabu/11).
Pria yang juga Ketua Umum Forum Satu Bangsa (FSB) ini menjelaskan bahwa sebagai negara dengan populasi dan potensi Muslim yang besar, wajar jika Presiden berasal dari kalangan Muslim. Namun demikian, untuk posisi Wakil Presiden bisa saja berasal dari kalangan non-Muslim.
"Sepanjang mendapat dukungan publik dan memperkuat kepentingan bangsa dan negara," tutur Hery.
Lebih lanjut, mantan Ketua Umum PBPMII ini menjelaskan bahwa realitas dunia yang multiporal dan plural ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia. Kontribusi Indonesia sangat diperlukan pasca Presidensi G20 untuk mewujudkan berbagai kesepahaman dan kesepakatan yang telah dicapai.
"Indonesia harus mampu mengkapitalisasi keberagaman yang ada untuk kepentingan nasional sebab semua potensi yang beragam ini adalah aset nasional yang sangat penting," terang mantan Wasekjen PBNU dan Penggagas Forum Kyai dan Habaib Indonesia ini.
"Presiden Muslim diperlukan agar Indonesia mampu berperan lebih dalam kancah internasional dimana negara-negara berpenduduk Muslim signifikan adalah penyumbang seperempat GDP Global, sementara Wapres Non-Muslim dapat menjadi signal baik bagi negara-negara yang masih terpengaruh oleh Islamophobia yang ingin bekerjasama dengan Indonesia," tegas Hery.
Ditanya tentang figur yang tepat dari kalangan non-Muslim, Hery menyebutkan beberapa nama, antara lain: Luhut Binsar Panjaitan, Listyo Sigit Prabowo, Harry Tanoe Sudibyo, Hasto Kristianto, Basuki Tjahaya Purnama, dll.
Dalam pandandan Hery, Luhut kemampuannya tidak diragukan karena mampu mengawal program-program strategis Pemerintahan Jokowi selama dua periode. Sementara itu, Listyo Sigit merupakan Jenderal Polisi yang dikenal luas di kalangan ulama dan mampu memperbaiki citra Polri di tengah merosotnya trust publik.
"Hary Tanoe juga memiliki komunikasi yang luas dengan kalangan pesantren, Hasto mampu menjembatani komunikasi PDIP dengan berbagai ormas Islam, dan Ahok terbukti mampu mewadahi aspirasi masyarakat Islam Jakarta seperti membangun Masjid Hasyim Asyari," tambah Hery.
Selanjutnya tentang pasangan Capresnya, menurut Hery, figur-figur seperti Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jenderal Moeldoko KSP, Mensesneg Prof. Pratikno dll memiliki peluang yang terbuka.
"Kombinasi di tingkat pimpinan nasional ini akan menuntaskan ganjalan-ganjalan yang menghambat pencapaian tujuan nasional," pungkas Ketua Dewan Pembina Rumah Menggiring Arus ini.
