Anggota Komisi VI DPR Dorong Bantuan BPDPKS Diaudit

Penyaluran bantuan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terhadap pejuang sawit di Tanah Air disoal.

Adalah anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun, mengaku mendapat laporan dari petani sawit di Jambi yang merasa kecewa dengan keputusan BPDPKS. Para petani, kata Rudi, kecewa karena tak kunjung mendapat bantuan.

Mirisnya, BPDPKS justru memberikan bantuan berupa alat berat kepada koperasi, bukan kepada petani secara langsung.

“Tujuh belas juta petani sawit yang dipungut biaya oleh BPDPKS kecewa semua. Mereka butuh bantuan bibit dan pupuk, tapi kok BPDPKS malah beri bantuan ke koperasi,” tegas Rudi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/11).

Politikus Nasdem ini menilai, penyaluran bantuan dari BPDPKS kental bermuatan nepotisme, bukan atas dasar kebutuhan.

“Logikanya di mana? Petani sawit kecil rata-rata butuh bibit, pupuk dan lain-lain, tapi BPDPKS malah berikan bantuan alat berat ke koperasi, ini makin enggak terarah," kritiknya.

Merasa janggal, Rudi pun mendorong agar BPDPKS diaudit secara menyeluruh agar bisa bekerja transparan. Hal itu penting karena anggaran berasal dari pungutan petani sawit.

“BPDPKS harus diaudit dan diperiksa. Saya sendiri sebagai petani sawit tidak terima dengan pola dan kebijakan BPDPKS yang sesuka mereka," tandasnya.

Pada Kamis (17/11), BPDPKS menyalurkan bantuan satu unit mesin petani bermerek Hydraulic dan excavator merk Hitachi (5G-200). Bantuan tersebut diberikan kepada Koperasi Perkasa Nalo Tantan yang sebelumnya juga mendapat bantuan pengembangan infrastruktur senilai Rp 3,37 milliar di tahun 2021.