Berita

Hendri Satrio (kaso hitam) saat saat membuka acara diskusi Ngopi dari Sebrang Istana bertajuk "Partai Politik Bisa Dibeli? Gosip atau Fakta"/RMOL

Politik

Hendri Satrio: Apakah Parpol Bisa Dibeli? Gosip atau Fakta?

MINGGU, 20 NOVEMBER 2022 | 21:48 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gosip adanya partai politik (parpol) yang bisa dijual dan dibeli menjadi isu yang perlu dibicarakan agar jangan sampai terdapat kelompok yang menguasai Indonesia, dan menguasai sumber daya.

Hal itu disampaikan oleh Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio alias Hensat saat membuka acara diskusi Ngopi dari Sebrang Istana bertajuk "Partai Politik Bisa Dibeli? Gosip atau Fakta" yang diselenggarakan oleh lembaga Survei KedaiKOPI di Amaris Hotel Juanda, Jalan Ir. H. Juanda nomor 3, Gambir, Jakarta Pusat yang juga disiarkan langsung di kanal YouTube KedaiKOPI, Minggu sore (20/11).

Hensat mengatakan, sebetulnya terdapat tiga pertanyaan dari tajuk diskusi ini, yakni apakah parpol bisa dibeli? Apakah ada parpol yang dijual? dan apakah hal tersebut gosip atau fakta?


"Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kemudian gosipnya itu bisa dibeli, maka sudah ada yang teriak bahwa bisa dijual. Nah kenapa ini jadi pertanyaan besar? Karena, kalau ada kelompok yang ingin menguasai Indonesia, itu menurut saya cara termudahnya adalah dengan partai politik, menguasai partai politik," ujar Hensat seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu sore (20/11).

Hensat menilai, cara untuk menguasai Indonesia tidak susah, karena secara sadar sudah dipromosikan, yakni lewat parpol. Mengingat, hanya parpol yang bisa mengusulkan atau mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Kalau kemudian si partai politik ini mengubah dirinya bukan sebagai organisasi yang memiliki ideologis, tapi hanya sebatas peserta pemilu pengejar suara rakyat, maka ini bukan lagi sebuah partai politik yang memang riil ideologinya untuk Indonesia," kata Hensat.

Ketika parpol hanya mengejar suara rakyat, maka membuka ruang untuk adanya kekuatan-kekuatan di luar parpol yang berusaha masuk ke parpol.

"Kan sudah ada beberapa itu ya ada pengusaha-pengusaha yang tiba-tiba join ke sebuah partai politik, dia bisa jadi ketua apa, wakil ketua apa, atau menjadi wakil sekjen kan, nah ini kan sudah sering terjadi," terang Hensat.

Hensat mengaku mengangkat tema ini agar rakyat mengetahui dan mengawal parpol agar tidak dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu.

Ia mengajak publik membayangkan kalau kemudian ada sebuah kelompok besa yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemudian, membangun daya tawar dengan partai politik untuk membiaya semua kebutuhan partai. Baik caleg di level DPR hingga DPRD.

"Lah, syarat apa? 'Saya ingin beberapa anggota dewan itu adalah orang saya, dan presiden serta wakil presidennya adalah orang yang saya tunjuk, saya jamin menang'," jelas Hensat.

Karena dengan kekuatannya kata Hensat, kelompok tersebut bisa membuat menang si presiden. Dan akhirnya, dengan mudahnya si kelompok yang jahat tersebut bisa menguasai Indonesia.

"Makanya sebelum terjadi, saya optimis menganggapnya belum terjadi, ini perlu disuarakan, karena kan gosipnya begitu kan. Ada pengusaha yang katanya mau beli partai A, partai B, partai C, supaya ada orang dekatnya yang bisa jadi calon wakil presiden, atau menjadi calon presiden. Kan seperti itu. Itu kan gosip yang sudah ada di warung-warung kopi," jelas Hensat.

Selain itu, Hensat menilai, hal tersebut bukan hanya membahayakan demokrasi Indonesia, akan tetapi juga membahayakan keberadaan Indonesia.

Ia mengaku sengaja menggamblangkan isu jual beli partai ini agar publik tersadarkan apakah benar parpol bisa dijual belikan.  Ia tidak ingin ada satu kelompok yang menguasi Indonesia dengan seluruh sumber dayanya dengan hanya bermodalkan uang.

"Apakah ketakutan saya ini cukup beralasan? Mungkin Bang Haris dan Mba Titi bisa mengulas itu. Karena buat saya adalah keberadaan Indonesia seperti cita-cita kemerdekaan itu menjadi penting," pungkas Hensat.

Dalam acara ini, juga menghadirkan dua narasumber lainnya, yakni Pegiat HAM dan Pro Demokrasi, Haris Azhar; dan Anggota Dewan Penasihat Perludem, Titi Anggraini, dengan dimoderatori oleh Jurnalis, Riga Danniswara.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya