Berita

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Aceh, Safrizal Rahman/Net

Politik

Temuan Kasus Polio di Aceh, IDI Minta Pemerintah Lakukan Skrining

MINGGU, 20 NOVEMBER 2022 | 03:58 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh mendesak pemerintah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atau skrining di daerah yang ditemukan kasus polio pada anak.

Hal tersebut Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Aceh, Safrizal Rahman menyusul temuan kasus polio pada anak.

"Yang paling pasti adalah bahwa ketika kita mendapatkan suatu kasus maka di daerah tersebut harus dilakukan skrining. Dilihat semua apakah ada kasus lain," kata Safrizal, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Sabtu (19/11).


Skrining ini dilakukan di daerah-daerah atau pemukiman penduduk yang memiliki sumber air yang sama. Sebab kumannya itu akan bisa berkembang melalui air sehingga dibutuhkan pencarian kasus-kasus lain.

"Artinya di skrining anak-anak di sekitar situ apakah ada mengalami kasus yang sama begitu," kata dia.

Safrizal menjelaskan, penemuan kasus polio di Aceh sangat memprihatinkan karena seharusnya Aceh sudah bebas dari polio dan ini menjadi kasus yang luar biasa. Sehingga, dampaknya Aceh harus melakukan kembali program imunisasi masif khusus polio.

"Jadi ini menjadi perhatian penting bahwa kita masih tertinggal sebagai dampak rendahnya cakupan imunisasi dasar," terangnya.

Menurut Safrizal, satu kasus polio ini bukan hanya menjadi perhatian di Indonesia tapi akan menjadi perhatian dunia. Penyakit yang menginfeksi saluran saraf ini sangat berbahaya jika tidak dilakukan penanganan serius.

"Polio sifatnya progresif, artinya dia tidak sangat cepat. Tapi dia akan terus bergerak dengan berjalannya waktu," tuturnya.

Dia juga menyarankan masyarakat untuk sadar terhadap perilaku hidup bersih dan membawa anak-anaknya untuk melakukan imunisasi dasar. Kasus polio, kata dia, merupakan dampak dari ketidakmauan untuk dilakukan imunisasi.

"Sekarang kita bergeraklah semua seluruh lapisan masyarakat untuk menggiatkan kembali imunisasi dasar," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya