Berita

Kongres Umat Islam di Komplek Pondok Pesantren Sukaraja, Garut, Jawa Barat/Ist

Politik

Ubedilah: Rezim Jokowi Didukung 82 Persen Suara Parpol, tapi Gagal Sejahterakan Rakyat

JUMAT, 18 NOVEMBER 2022 | 22:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Koalisi yang dibangun rezim Joko Widodo secara angka mencapai 82 persen. Hal ini, jika diukur dari dukungan partai politik di DPR RI.

Sayangnya, kata pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun, dukungan mutlak tersebut tak mampu membuat rakyat sejahtera. Pasalnya, kata dia, pemegang amanah kekuasaan tidak punya kemampuan memimpin.

"Hari ini secara empirik pemerintah menguasai 82 persen parlemen. Ini artinya rezim memiliki kekuasaan yang sangat kuat," kata Ubedilah Badrun dalam Kongres Umat Islam di Komplek Pondok Pesantren Sukaraja, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/11).


Kang Ubed, begitu dia karib disapa, pada kesempatan itu juga mengkritik pemerintah yang belakangan membanggakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen.

Lebih parah lagi, katanya, saat pandemi terjadi korupsi yang ugal-ugalan. Anggaran yang seharusnya diterima rakyat, justru dikorupsi.

Ubed juga memaparkan adanya 2.600 kasus korupsi selama delapan tahun Jokowi memimpin, yang mana aktor-aktor utama dalam kasus korupsi adalah partai penguasa.

Di dunia politik, Ubed juga menjelaskan betapa buruknya politik yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini hingga kemunduran partai politik Islam dari zaman kemerdekaan hingga saat ini yang hanya memiliki suara berkisar 30 persen.

Dia menjelaskan, alasan kemunduran partai politik Islam itu terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal mundurnya karena hilangnya persatuan umat Islam.

"Sedangkan faktor eksternal terjadi karena sekuler memusuhi partai politik Islam. Oleh karena itu perlunya mengubah cara berpikir umat," katanya.

Ke depan, Ubed mengajak agar silaturahmi umat Islam diintensifkan menuju perubahan yang lebih baik. Dia juga menyampaikan rasa kecewa terhadap narasi politik yang sedang dimainkan pemerintah.

"Terakhir, saya sampai saat ini tidak yakin tahun 2024 akan ada Pemilu. Kenapa? Karena narasi yang dibangun oleh pemerintahan adalah tahun depan sebagai tahun yang gelap," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya