Berita

Anggota Tim Advokasi Kemanusiaan Awan Puryadi/Net

Politik

Tunjuk Tim Kuasa Hukum, Keluarga Korban Gagal Ginjal Akut Bakal Layangkan Gugatan Class Action

JUMAT, 18 NOVEMBER 2022 | 19:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sejumlah orangtua yang anak-anaknya menjadi korban bahkan sebagian di antaranya meninggal dunia akibat kasus gagal ginjal akut, menunjuk Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan sebagai pemegang kuasa.

Dikatakan anggota Tim Advokasi Kemanusiaan Awan Puryadi, penunjukkan kuasa hukum ini adalah wujud dari keresahan dan kekecewaan para orang tua korban yang anaknya meninggal akibat gagal ginjal akut.

Rencananya, kata Awan Puryadi, nantinya tim yang dipercaya keluarga korban ini, akan mengajukan gugatan class action kepada pemerintah.


“Kami Tim Advokasi Hukum Untuk Kemanusiaan nantinya akan mengajukan gugatan class action kepada pemerintah demi terpenuhinya keadilan bagi korban,” ujar Awan Purwadi dalam "Media Briefing: Korban Gagal Ginjal Menggugat" di Sadjoe Resto, Tebet, Jakarta, Jumat (18/11).

Menurutnya, negara semestinya bertanggung jawab dan memberikan keadilan serta ganti kerugian yang layak bagi para korban.

Namun, kata dia, negara gagal menjamin keselamatan warganya. Gugatan ini pun dipandang penting dilakukan agar sekaligus menjadi peringatan bagi pemerintah dan perusaahaan obat agar tak main-main dengan nyawa manusia.

"Kami menilai bahwa selain Kemenkes dan BPOM, produsen obat dan pemasok bahan juga harus ikut bertanggung jawab," katanya.

Pihak swasta, kata Awan lagi, harus turut memikul beban kesalahan ini. Sebagai produsen obat, harusnya ada quality check yang dilakukan sebelum obat diedarkan.

"Tim kuasa hukum menilai, kejadian hilangnya ratusan nyawa anak tak berdosa ini menunjukkan betapa pemerintah dan perusahaan obat abai atas keselamatan warga," sesalnya.

Tanpa adanya gugatan apapun dan melihat proses yang terjadi sekarang ini terjadi, dikhawatirkan Awan akan menjadikan kasus gagal ginjal akut ini berlalu begitu saja.

"Korban akan dilupakan dan kesalahan pihak-pihak yang tidak terungkap atau tidak diungkap akan disimpan rapat," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya