Berita

Wakil Ketua Komnas HAM, Pramono Ubed Tanthowi/Net

Politik

Komnas HAM Wanti-wanti Kebebasan Berekspresi di Arena Pemilu jadi Ajang Hate Speech

KAMIS, 17 NOVEMBER 2022 | 17:18 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebebasan berekspresi yang menjadi salah satu hak konsitusional warga negara Indonesia (WNI), dikhawatirkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menggaungkan ujaran kebencian dalam kontestasi Pemilu Serentak 2024.

Wakil Ketua Komnas HAM, Pramono Ubed Tanthowi menjelaskan, pesta demokrasi Pemilu Serentak 2024 seharusnya menjadi ajang kontestasi politik yang bisa memberikan kesempatan untuk masyarakat menyampaikan hak berpendapatnya.

"Pemilu kan harusnya menjadi arena di mana setiap orang mengekspresikan pilihan dan pendapatnya secara genuine, secara meriah dengan penuh kegembiraan," ujar Pramono saat ditemui di kantor Komnas HAM di kawasan Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis (17/11).


Namun, berdasarkan pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya yang terjadi adalah kericuhan akibat kebebasan berkespresi tidak bisa dikendalikan dengan baik oleh otoritas terkait.

Maka dari itu, hal ini yang menjadi salah satu persoalan yang digarisbawahi Pramono agar tidak terjadi pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 mendatang.

"Jangan sampai kemudian ada sebagian kelompok memanfaatkan kebebasan ini untuk menganjurkan kekerasan. Batas itu yang harus tidak boleh dilewati dan harus ada penilaiannya," tuturnya.

Lebih lanjut, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022 ini menyarankan agar penyelenggara pemilu bersama dengan kementerian/lembaga terkait untuk bisa membuat strategi pencegahan, khususnya penyampaian pendapat di media sosial (medsos).

"Misalnya Bawaslu, Komnas HAM, Kominfo, BSSN, lalu kerjasama dengan platform-platform medsos untuk bagaimana mencermati isu-isu SARA di medsos kita," demikian Pramono menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya