Berita

Penasihat Relawan Perjuangan Demokrasi, Bambang Beathor Suryadi/Net

Publika

Nasib Politik Saat Ini Ditentukan Rezim dalam Berkoalisi

KAMIS, 17 NOVEMBER 2022 | 17:10 WIB | OLEH: BEATHOR SURYADI

REZIM partai politik menentukan PT 20%, menentukan gabungan partai politik dalam koalisi. Rekayasa 2024 itu hanya ada 2 paslon yang sudah terwujud dalam kantong koalisi KIB dan KIR.

Kesepakatan para pemimpin dan pemilik partai dalam menghadapi gurita oligarki menguasai istana. Para ketua parpol itu menolak sebutan partainya hanya sebatas perahu oligarki.

Kemenangan pasangan presiden dan wakil presiden yang diusung parpol yang dibiayai oleh oligarki menyebabkan parpol pengusung tersebut tidak dapat mewujudkan program-program kerja dari kemenangannya.


Pasangan presiden dan wakil presiden lebih tunduk dan menjadi boneka oligarki atas akibat pembiayaan yang mereka keluarkan. Lantas program-program partai dilupakan, hanya sebagai perahu kemenangan.

Atas pengalaman 10 tahun ini, maka ketua-ketua partai bersepakat melawan peran oligarki dalam kontestasi politik 2024.

Perlawanan itu berupa menutup pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang disponsori, dibiayai oleh oligarki pada 2024.

Disepakti juga, kandidat yang akan diusung oleh partai politik itu adalah para pimpinan parpol yang telah bertahun-tahun, berdarah-darah dalam membesarkan partainya masing-masing.

Kasat mata kita melihat Koalisi Indonesia Bersatu dengan capresnya Airlangga Hartato dan Koalisi Indonesia Raya dengan sosok Prabowo. Kedua Capres ini sedang menunggu kedatangan calon wakil presidennya, Agus Harimurti dan Puan Maharani.

Pembiayaan Pilpres 2024 dengan angka di atas Rp 25 triliunan ini telah menjadi beban APBN, partai politik dan para kandidat, nampaknya akan dievaluasi juga.

Caranya tentu menyederhanakan sistem pemilihan, kampanye dan pencoblosannya.

Sementara Anies dan Ganjar yang diisukan calon dari pihak oligarki yang dengan telah menggerakan semua lembaga survei hanya bisa ikut tarung di 2024 jika terjadi perubahan politik dari 20% menjadi nol%.

Kondisi itu hanya bisa terwujud jika mereka dan para relawan pendukungnya mampu mendobrak Mahkamah Konstitusi.

Penasihat Relawan Perjuangan Demokrasi

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

RI Dorong Status 742 Cagar Budaya Nasional Baru

Kamis, 03 September 2026 | 18:29

Di Forum Ekonomi Vladivostok, Prabowo Beberkan Alasan RI Tetap Jalankan MBG

Kamis, 03 September 2026 | 18:23

BGN ‘Berdosa’ Jika Biarkan Korban Keracunan MBG

Kamis, 03 September 2026 | 18:19

Profil Lionel Messi, Akhiri Karier Internasional dengan 125 Gol

Kamis, 03 September 2026 | 17:57

Prabowo Dorong Rute Langsung RI-Vladivostok untuk Perkuat Hubungan Ekonomi

Kamis, 03 September 2026 | 17:43

Anggaran MBG 2027 Capai Rp232,876 Triliun

Kamis, 03 September 2026 | 17:40

Kemenkop Tegaskan Anggaran Rp103 Miliar Bukan untuk Podcast

Kamis, 03 September 2026 | 17:35

Mantan Pemain Timnas Iwan Setiawan Meninggal Dunia, Ini Jejak Kariernya di Sepak Bola Indonesia

Kamis, 03 September 2026 | 17:25

IHSG-Rupiah Kompak Cerah Hari Ini

Kamis, 03 September 2026 | 17:23

Demo Kantor Agrinas Diduga Ditunggangi Oknum

Kamis, 03 September 2026 | 17:08

Selengkapnya