Berita

Penasihat Relawan Perjuangan Demokrasi, Bambang Beathor Suryadi/Net

Publika

Nasib Politik Saat Ini Ditentukan Rezim dalam Berkoalisi

KAMIS, 17 NOVEMBER 2022 | 17:10 WIB | OLEH: BEATHOR SURYADI

REZIM partai politik menentukan PT 20%, menentukan gabungan partai politik dalam koalisi. Rekayasa 2024 itu hanya ada 2 paslon yang sudah terwujud dalam kantong koalisi KIB dan KIR.

Kesepakatan para pemimpin dan pemilik partai dalam menghadapi gurita oligarki menguasai istana. Para ketua parpol itu menolak sebutan partainya hanya sebatas perahu oligarki.

Kemenangan pasangan presiden dan wakil presiden yang diusung parpol yang dibiayai oleh oligarki menyebabkan parpol pengusung tersebut tidak dapat mewujudkan program-program kerja dari kemenangannya.


Pasangan presiden dan wakil presiden lebih tunduk dan menjadi boneka oligarki atas akibat pembiayaan yang mereka keluarkan. Lantas program-program partai dilupakan, hanya sebagai perahu kemenangan.

Atas pengalaman 10 tahun ini, maka ketua-ketua partai bersepakat melawan peran oligarki dalam kontestasi politik 2024.

Perlawanan itu berupa menutup pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang disponsori, dibiayai oleh oligarki pada 2024.

Disepakti juga, kandidat yang akan diusung oleh partai politik itu adalah para pimpinan parpol yang telah bertahun-tahun, berdarah-darah dalam membesarkan partainya masing-masing.

Kasat mata kita melihat Koalisi Indonesia Bersatu dengan capresnya Airlangga Hartato dan Koalisi Indonesia Raya dengan sosok Prabowo. Kedua Capres ini sedang menunggu kedatangan calon wakil presidennya, Agus Harimurti dan Puan Maharani.

Pembiayaan Pilpres 2024 dengan angka di atas Rp 25 triliunan ini telah menjadi beban APBN, partai politik dan para kandidat, nampaknya akan dievaluasi juga.

Caranya tentu menyederhanakan sistem pemilihan, kampanye dan pencoblosannya.

Sementara Anies dan Ganjar yang diisukan calon dari pihak oligarki yang dengan telah menggerakan semua lembaga survei hanya bisa ikut tarung di 2024 jika terjadi perubahan politik dari 20% menjadi nol%.

Kondisi itu hanya bisa terwujud jika mereka dan para relawan pendukungnya mampu mendobrak Mahkamah Konstitusi.

Penasihat Relawan Perjuangan Demokrasi

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya