Berita

KTT G20 di Nusa Dua, Bali/Net

Politik

Hima Persis Sarankan Pemerintah untuk Melibatkan Anak Muda Atasi Krisis Lingkungan

RABU, 16 NOVEMBER 2022 | 19:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) pertanyakan keseriusan Pemerintah Indonesia di dalam forum G20. Utamanya, terkait arah dan kebijakan pada sektor lingkungan.

Wakil Ketua Umum PP Hima Persis, Rizal Purnama mengaku pesimis melihat target pengurangan emisi karbon yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contributions (NDC) yang dibuat oleh masing-masing negara.

"Saya melihat target pengurangan emisi karbon 6,9 persen belum berbanding lurus dengan kebijakan yang diperbuat saat ini," kata Rizal Purnama dalam keterangannya, Rabu (16/11).


"Sebagai dampaknya pada periode 2019-2020 kita kehilangan hutan alam 115 ribu hektar. Pada 2018-2019 lebih tinggi sekitar 462 ribu (hektar). Penggunaan batubara juga menyumbang sekitar 1.263 ton karbon tahun ini," imbuhnya.

Rizal mengkhawatirkan, jika hal ini tidak diindahkan, kewibawaan Indonesia sebagai tuan rumah G20 pada sidang KTT tahun ini akan tercoreng.

"Pemerintah, Bapak Presiden perlu menegaskan kepada para menteri-menterinya, kepala-kepala lembaga dan BUMN supaya lebih serius dalam upaya ini," katanya.

Untuk itu, Rizal berpandangan bahwa tanggung jawab untuk menjaga bumi Indonesia dalam upaya pengurangan emisi karbon perlu melibatkan generasi muda. Arah dan kebijakan pemerintah yang kolaboratif terutama dengan kelompok muda dapat menjadi solusi jangka pendek dan juga jangka panjang dalam upaya penyelamatan lingkungan.

Kata dia, anak-anak muda adalah pewaris Indonesia ke depan. Sehingga, langkah-langkah preventif pada penyelamatan bumi cukup tepat untuk dipikul bersama.

"Ke depan, pemerintah harus banyak melibatkan generasi muda. Anak muda adalah pewaris bangsa. Bumi ini kan warisan dari generasi ke generasi. Berkolaborasi pada upaya preventif untuk menjaga bumi Indonesia bersama anak muda perlu selalu diikhtirakan," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya