DPR Minta Bawaslu Benahi Rancangan Perbawaslu Gakkumdu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta membenahi rancangan Peraturan Bawaslu tentangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Usulan pembenahan itu disampaikan Anggota Komisi II Endro Suswantoro Yahman.

Endro berpendapat, Bawaslu harus membenahi konsep kerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Sebab, dua institusi seperti kejaksaan dan kepolisian memang bertugas menegakkan hukum, berbeda dengan Bawaslu.
 
“Saya nggak tahu ini persiapan yang diserahkan dari Polri ke bawah (anggota yang ditugaskan) untuk kaitannya dengan Pemilu, dididik berapa lama sehingga tahu visi tentang kepemiluan dan visi tentang demokrasi,” demikian kritik Endro dalam RDP Komisi II dengan Bawaslu, KPU, DKPP dan Pejabat Kemendagri membahas Rancangan Peraturan Bawaslu di di Ruang Rapat Komisi II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/11).
 

 
Endro mengatakan kaitanya dengan pidana Pemilu maupun pelanggaran pemilu, Bawaslu harus menjadi leading sector. Lebih lanjut, menurut Endro, kerjasama yang diusung Bawaslu saat ini dengan Kepolisian dan Kejaksaan sama seperti memberi ‘cek kosong’ pada kedua instansi tersebut.

Politisi PDIP itu menyarankan, sebaiknya kerja sama dengan di luar Bawaslu, di luar penyelenggara Pemilu, terutama dua institusi, Polri dan Kejaksaan ini harus diatur secara baik bagaimana Bawaslu itu memimpin.
 
“Saya berangkat dari kenyataan di lapangan karena kami kan yang bertarung atau berpartisipasi aktif di dalam setiap pemilu, banyak sekali temuan yang akhirnya kandas, ini kan mencoreng demokrasi, tidak ada pelanggaran, tidak dapat pidana pemilu dan sebagainya,” jelasnya.
 
Lebih lanjut, Endro menjelaskan kaitannya dengan kemandirian untuk menegakkan Pemilu ini, ia berharap setiap rancangan Perbawaslu yang ada harus berdasarkan kinerja evaluasi Pemilu sebelumnya.
 
“Jangan seperti ini tupoksinya berbeda tapi disatukan. Kalau banyak pelanggaran Pemilu itu wewenang Bawaslu, begitu ada pidana silahkan polisi untuk disidik dan ditegakkan, itu baru benar,” tutupnya.