Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Jamiluddin Ritonga: Tolak Capres Pilihan Jokowi Bukti Kepercayaan Rakyat Sudah Menurun

SELASA, 15 NOVEMBER 2022 | 01:55 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Litbang Kompas mencatat hanya 15,1 persen rakyat akan memilih calon presiden (Capres) yang disarankan Presiden Joko Widodo. Temuan itu mengindikasikan kredibilitas Jokowi sudah turun drastis.

Demikian pendapat pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin  (14/11).

Menurut Jamiluddin, Jokowi tidak lagi menjadi rujukan bagi rakyat dalam menentukan pemimpin Indonesia. Sebab, dari survei terbaru Litbang Kompas yang justru rakyat menolak (30,1  persen) capres pilihan Jokowi.


"Dengan lebih banyaknya rakyat yang menolak capres pilihan Jokowi mengindikasikan kepercayaan rakyat kepadanya sudah jauh menurun," demikian kata Jamiluddin.

Catatan Jamiluddin, turunnya kepercayaan publik pada Jokowi disebabkan banyak hal, namun yang utama tampaknya masalah ekonomi yang tak kunjung membaik.

Ia menyebutkan, janji ekonomi Jokowi yang mengtakan bahwa ekonomi akan meroket hingga sekarang belum pernah dirasakan rakyat. Sebagian besar rakyat justru merasakan beban ekonomi yang teramat berat.

Atas dasar itulah, rakyat tak yakin capres pilihan Jokowi akan mampu membawa perubahan yang lebih baik.

"Rakyat justru khawatir kondisi ekonomi akan tidak jauh berbeda dengan yang ada saat ini," tandas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.

Lebih jauh lagi, Jamiluddin melihat, masyarakat semakin menolak kemauan Jokowi karena didasarkan pada kabar Jokowi hanya mendukung capres yang akan meneruskan arah pembangunan yang sudah digariskannya.

Karena itu, rakyat beranggapan capres pilihan Jokowi hanya meneruskan dan melanjutkan yang sudah ada.

"Akibatnya, sebagian rakyat khawatir tidak.akan banyak perubahan bila memilih capres pilihan Jokowi. Kehidupan ekonomi mereka hawatirkan tidak akan meningkat," pungkas Jamiluddin.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya