Berita

Politisi PKS Nasir Djamil/Net

Politik

Ini Respons PKS Soal Isu Bohir Koalisi Pencapresan Anies Baswedan

SENIN, 14 NOVEMBER 2022 | 22:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PKS merespons soal isu yang dihembuskan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang menyebut belum sepakatnya para bandar alias bohir membuat Nasdem, Demokrat dan PKS belum juga mendeklarasikan koalisi pengusung Anies sebagai capres.

Politisi senior PKS Nasir Djamil menuturkan bahwa, pencapresan merupakan persoalan strategis antara partai politik, dan juga soal nasib rakyat serta bangsa ke dapannya. Atas dasar itu, dalam melakukan pengambilan keputusan harus cermat dan juga melihat aspirasi yang muncul di tingkat bawah.

“Jadi bukan berarti misalnya ada kesan seolah-olah PKS misalnya belum rela atau ada nama lain untuk menjadi cawapres lain dsb. Atau soal bohir lah, soal pemodal dsb. Sebab saya percaya bahwa dukungan rakyat segala-galanya,” ujar Nasir kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (14/11).

Menurutnya, penentuan capres harus cermat oleh partai politik tidak terkecuali PKS maupun Nasdem, dan Demokrat. Bahkan seluruh partai politik, tujuannya agar bisa menang di pemilu. Bukan karena adanya bohir yang memberikan modal besar. Sebab menurut Nasir, suara rakyatlah pada akhirnya yang menentukan.
 
“Dan itu juga sudah terjadi di beberapa tempat. Ada calon-calon yang punya bohir dan didukung oleh banyak partai tapi kalah dengan calon independen misalnya. Jadi uang bukan segala-galanya. Meskipun memang dia bisa menentukan segala-galanya. Tapi sekali lagi, dukungan rakyat lah yang paling diutamakan, dukungan rakyat paling besar. Jadi ini bukan soal bohir soal pemodal ya,” tegasnya menambahkan.

Menurutnya, soal nasib bangsa ke depan harus dipikirkan oleh partai politik dan perlu adanya keguyuban dalam menentukan calon presiden yang bakal memimpin bangsa Indonesia selama lima tahun lamanya.

“Ini soal strategis soal nasib bangsa ke depan soal bagaimana Indonesia bisa guyub. Belum apa-apa sudah ada polarisasi. Sudah ada upaya menghadirkan politik identitas,” katanya.



Populer

Seluruh Fraksi di DPR Kompak Serang Kejagung soal Tom Lembong

Rabu, 13 November 2024 | 18:01

Kapolri Mutasi 55 Pati dan Pamen, Ada 3 Kapolda Baru

Selasa, 12 November 2024 | 23:52

Berkinerja Buruk, Kadis Parekraf Layak Diganti

Rabu, 13 November 2024 | 00:20

"Geng Judol" di Komdigi Jadi Gunjingan sejak Bapak itu Jabat Menteri

Rabu, 06 November 2024 | 07:53

Dedi Prasetyo Dapat Bintang Tiga jadi Irwasum, Ahmad Dofiri Wakapolri

Selasa, 12 November 2024 | 22:50

Tak Terima Dikabarkan Meninggal, Joncik Laporkan Akun Facebook "Lintang Empat Lawang" ke Polisi

Kamis, 07 November 2024 | 06:07

Musa Rajekshah Dorong Pemetaan Potensi dan Keunggulan Desa

Kamis, 07 November 2024 | 21:43

UPDATE

Pria Gagal Nyaleg Sampai Nekat Bunuh Diri Depan MA Brasil

Jumat, 15 November 2024 | 14:03

Ijazah Pesantren Harus Diakui Negara Tanpa Syarat

Jumat, 15 November 2024 | 13:55

Rumah Tokoh Asal Riau Dilelang Bank Gara-gara Debiturnya Ngemplang Kedit

Jumat, 15 November 2024 | 13:54

Indonesia Dorong Pengoptimalan Pemanfaatan IK-CEPA untuk Tingkatkan Kinerja Perdagangan

Jumat, 15 November 2024 | 13:45

Pemprov DKI Pastikan Program Bansos Tak Berkaitan dengan Dukungan Pilkada

Jumat, 15 November 2024 | 13:36

Dipimpin Puan, Rapat Persiapan Uji Kelayakan Capim KPK Tertutup

Jumat, 15 November 2024 | 13:36

Dialog Kebangsaan Hari Pahlawan: Jejak Sejarah Lagu Indonesia Raya dan Inspirasi Membangun Nasionalisme

Jumat, 15 November 2024 | 13:31

Regulasi IPS Biang Kerok Kemurkaan Peternak Sapi Perah

Jumat, 15 November 2024 | 13:19

Permintaan Baterai Naik, Komatsu Jepang Tingkatkan Investasi di AS

Jumat, 15 November 2024 | 13:01

Citra Kejaksaan Bisa Terpuruk Jika Tidak Koreksi Diri

Jumat, 15 November 2024 | 12:59

Selengkapnya