Ini Respons PKS Soal Isu Bohir Koalisi Pencapresan Anies Baswedan

PKS merespons soal isu yang dihembuskan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang menyebut belum sepakatnya para bandar alias bohir membuat Nasdem, Demokrat dan PKS belum juga mendeklarasikan koalisi pengusung Anies sebagai capres.

Politisi senior PKS Nasir Djamil menuturkan bahwa, pencapresan merupakan persoalan strategis antara partai politik, dan juga soal nasib rakyat serta bangsa ke dapannya. Atas dasar itu, dalam melakukan pengambilan keputusan harus cermat dan juga melihat aspirasi yang muncul di tingkat bawah.

“Jadi bukan berarti misalnya ada kesan seolah-olah PKS misalnya belum rela atau ada nama lain untuk menjadi cawapres lain dsb. Atau soal bohir lah, soal pemodal dsb. Sebab saya percaya bahwa dukungan rakyat segala-galanya,” ujar Nasir kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (14/11).

Menurutnya, penentuan capres harus cermat oleh partai politik tidak terkecuali PKS maupun Nasdem, dan Demokrat. Bahkan seluruh partai politik, tujuannya agar bisa menang di pemilu. Bukan karena adanya bohir yang memberikan modal besar. Sebab menurut Nasir, suara rakyatlah pada akhirnya yang menentukan.
 
“Dan itu juga sudah terjadi di beberapa tempat. Ada calon-calon yang punya bohir dan didukung oleh banyak partai tapi kalah dengan calon independen misalnya. Jadi uang bukan segala-galanya. Meskipun memang dia bisa menentukan segala-galanya. Tapi sekali lagi, dukungan rakyat lah yang paling diutamakan, dukungan rakyat paling besar. Jadi ini bukan soal bohir soal pemodal ya,” tegasnya menambahkan.

Menurutnya, soal nasib bangsa ke depan harus dipikirkan oleh partai politik dan perlu adanya keguyuban dalam menentukan calon presiden yang bakal memimpin bangsa Indonesia selama lima tahun lamanya.

“Ini soal strategis soal nasib bangsa ke depan soal bagaimana Indonesia bisa guyub. Belum apa-apa sudah ada polarisasi. Sudah ada upaya menghadirkan politik identitas,” katanya.