Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

RR Telanjangi Sebab PDB Indonesia Rangking ke-7, Politisi Demokrat: Mencerahkan!

SENIN, 14 NOVEMBER 2022 | 16:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rangking Indonesia dalam hal Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) pada tahun 2022 ini meningkat cukup pesat. Penyebab dari hal ini diulas oleh mantan Menko Ekuin era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli.

Menariknya, ulasan Rizal Ramli terkait rangking PDB/GDP Indonesia tahun 2022 ini dinilai sebagai penjelasan yang membuat masyarakat memahami tentang perekonomian dengan cukup jelas tapi disampaikan secara sederhana.

Salah satu pihak yang memberikan apresiasi kepada sosok yang sering disapa dengan akronim namanya, RR, ini adalah politisi sekaligus Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, melalui akun Twitternya, Selasa (14/11).


"Penjelasan yang mencerahkan, logis dan rasional. Rakyat yang semula belum tahu kini menjadi tahu. Yang sebelumnya tidak mengerti sekarang sudah mengerti. Masalah sulit tapi dijelaskan dengan bahasa sederhana," ujar Benny.

Penjelasan Rizal Ramli terkait dengan rangking PDB/GDP Indonesia disampaikan pula di dalam akun Twitternya pada Minggu kemarin (13/11).

Mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) ini menyatakan, kenaikan rangking PDB/GDP Indonesia adalah karena metode perhitungan yang digunakan tak cukup koperhensif dalam menjelaskan keadaan sebenarnya dari perekonomian dalam negeri.

Dia mengurai, tolok ukur yang digunakan pemerintah saat ini adalah power purchasing parity (PPP) atau Keseimbangan kemampuan berbelanja atau kerap disebut paritas daya beli.

"Benar Indonesia masuk G-20 karena PDB (GDP) pada urutan ke-17 dengan nilai USD 1,29 Trilliun (2022). Dengan ukuran PPP (Power Purchasing Parity) rangking RI naik jadi nomor 7, tapi hitungan PPP itu sumir, tidak lazim dan banyak kelemahan!" tuturnya.

Lebih dari itu, Rizal Ramli mencatat PDB/GDP per kapita Indonesia pada tahun 2022 terbilang rendah jika dilihat dari segi tingkat pendapatan masyarakat yang justru memperlihatkan ketimpangan.

"Pejabat doyan pakai (indikator) PPP supaya kelihatan hebat. Tapi dari segi yang penting untuk kesejahteraan rakyat, GDP per kapita Indonesia sangat rendah di dunia, nomor 104," ujarnya.

"Tahun 2021: GDP per kapita Indonesia hanya 4.291 dolar per orang, Malaysia 11.371 dolar dan Thailand 7.233 dolar. Itupun ketimpangan pendapatan di RI sangat tinggi karena tidak pro-rakyat!" tandas Rizal Ramli. 

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya