Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

RR Telanjangi Sebab PDB Indonesia Rangking ke-7, Politisi Demokrat: Mencerahkan!

SENIN, 14 NOVEMBER 2022 | 16:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rangking Indonesia dalam hal Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) pada tahun 2022 ini meningkat cukup pesat. Penyebab dari hal ini diulas oleh mantan Menko Ekuin era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli.

Menariknya, ulasan Rizal Ramli terkait rangking PDB/GDP Indonesia tahun 2022 ini dinilai sebagai penjelasan yang membuat masyarakat memahami tentang perekonomian dengan cukup jelas tapi disampaikan secara sederhana.

Salah satu pihak yang memberikan apresiasi kepada sosok yang sering disapa dengan akronim namanya, RR, ini adalah politisi sekaligus Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, melalui akun Twitternya, Selasa (14/11).


"Penjelasan yang mencerahkan, logis dan rasional. Rakyat yang semula belum tahu kini menjadi tahu. Yang sebelumnya tidak mengerti sekarang sudah mengerti. Masalah sulit tapi dijelaskan dengan bahasa sederhana," ujar Benny.

Penjelasan Rizal Ramli terkait dengan rangking PDB/GDP Indonesia disampaikan pula di dalam akun Twitternya pada Minggu kemarin (13/11).

Mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) ini menyatakan, kenaikan rangking PDB/GDP Indonesia adalah karena metode perhitungan yang digunakan tak cukup koperhensif dalam menjelaskan keadaan sebenarnya dari perekonomian dalam negeri.

Dia mengurai, tolok ukur yang digunakan pemerintah saat ini adalah power purchasing parity (PPP) atau Keseimbangan kemampuan berbelanja atau kerap disebut paritas daya beli.

"Benar Indonesia masuk G-20 karena PDB (GDP) pada urutan ke-17 dengan nilai USD 1,29 Trilliun (2022). Dengan ukuran PPP (Power Purchasing Parity) rangking RI naik jadi nomor 7, tapi hitungan PPP itu sumir, tidak lazim dan banyak kelemahan!" tuturnya.

Lebih dari itu, Rizal Ramli mencatat PDB/GDP per kapita Indonesia pada tahun 2022 terbilang rendah jika dilihat dari segi tingkat pendapatan masyarakat yang justru memperlihatkan ketimpangan.

"Pejabat doyan pakai (indikator) PPP supaya kelihatan hebat. Tapi dari segi yang penting untuk kesejahteraan rakyat, GDP per kapita Indonesia sangat rendah di dunia, nomor 104," ujarnya.

"Tahun 2021: GDP per kapita Indonesia hanya 4.291 dolar per orang, Malaysia 11.371 dolar dan Thailand 7.233 dolar. Itupun ketimpangan pendapatan di RI sangat tinggi karena tidak pro-rakyat!" tandas Rizal Ramli. 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya