Berita

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh/Net

Politik

Agar Koalisi Segera Terbentuk, Nasdem Hanya Perlu Posisikan Diri Lebih Adil dengan Demokrat dan PKS

SENIN, 14 NOVEMBER 2022 | 13:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat kapan akan bergabung dengan Partai Nasdem dalam mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Padahal, tiga partai tersebut telah intens bertemu, pun membentuk tim kecil untuk pemenangan 2024 mendatang.

Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga berpendapat, Nasdem perlu adil dalam deal politik dengan PKS dan Demokrat agar bisa segera menyusun strategi untuk pilpres mendatang.

"Nasdem hanya perlu memposisikan diri lebih adil dalam kesetaraan dengan Demokrat dan PKS. Kalau itu dipenuhi, tampaknya terbentuknya koalisi hanya tinggal menunggu waktu,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/11).


Toh Nasdem tidak perlu khawatir bahwa Demokrat dan PKS tidak bergabung dan membentuk koalisi. Pasalnya, PKS dan Demokrat sudah mantap mengusung Anies bertarung di 2024.

"Nasdem tampaknya tak perlu menghawatirkan hal itu. Sebab, Demokrat dan PKS sudah berulang menyatakan ada kecocokan untuk berkoalisi dengan Nasdem,” katanya.

Menurutnya, pernyatan Surya Paloh yang menyebut tidak mampu menjamin Anies Baswedan mendapatkan tiket di Pilpres 2024 mendatang bukanlah bentuk ketidakyaknan seorang Ketua Umum Partai Nasdem. Tapi dia hanya realistis melihat keadaan partainya yang belum memenuhi syarat presidential threshold (PT) 20 persen.

"Karena itu, persoalan Nasdem untuk mengusung Anies bukan di internalnya. Masalah utamanya ada di eksternal, khususnya membentuk koalisi untuk memenuhi PT,” katanya.

"Jadi, kalau Nasdem dibilang pesimistis tampaknya tidak tepat. Nasdem hanya masih mengalami kendala dalam membentuk koalisi agar dapat mengusung Anies,” tutupnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

Panen Raya TNI, Presiden Prabowo: Saya Bahagia Hari Ini

Jumat, 17 Juli 2026 | 22:57

UPDATE

Perjalanan Karier Nanik S Deyang dari Jurnalis hingga Pimpin Dewan Pengawas BGN

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:23

Deklarasi Gus Kikin Maju Ketum PBNU Tuai Protes Sejumlah PCNU Jatim

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:13

Pesan Menag di FABC: Sinodalitas Gereja Cermin Musyawarah dan Gotong Royong

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:08

Prabowo Restui Pengunduran Diri Nanik dari BGN, Siapkan Dewan Pengawas Baru

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:06

Emas Antam Mulai Naik, Harga Buyback Tembus Rp2,38 Juta per Gram

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:51

Prabowo Puji Keterlibatan Perwira TNI-Polri dalam Penanganan Bencana Sumatera

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:51

Saat Jakarta jadi Jembatan Persaudaraan Asia

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:45

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan Rp17.913 per Dolar AS Jelang Rilis Suku Bunga BI

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:34

KPK Bongkar Dugaan Penyamaran Aset Bupati Lombok Barat, Pasal TPPU Disiapkan

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:29

Ancaman Houthi Guncang Pasar, Harga Minyak Sentuh Level Tertinggi

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:24

Selengkapnya