Berita

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh/Net

Politik

Agar Koalisi Segera Terbentuk, Nasdem Hanya Perlu Posisikan Diri Lebih Adil dengan Demokrat dan PKS

SENIN, 14 NOVEMBER 2022 | 13:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat kapan akan bergabung dengan Partai Nasdem dalam mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Padahal, tiga partai tersebut telah intens bertemu, pun membentuk tim kecil untuk pemenangan 2024 mendatang.

Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga berpendapat, Nasdem perlu adil dalam deal politik dengan PKS dan Demokrat agar bisa segera menyusun strategi untuk pilpres mendatang.

"Nasdem hanya perlu memposisikan diri lebih adil dalam kesetaraan dengan Demokrat dan PKS. Kalau itu dipenuhi, tampaknya terbentuknya koalisi hanya tinggal menunggu waktu,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/11).


Toh Nasdem tidak perlu khawatir bahwa Demokrat dan PKS tidak bergabung dan membentuk koalisi. Pasalnya, PKS dan Demokrat sudah mantap mengusung Anies bertarung di 2024.

"Nasdem tampaknya tak perlu menghawatirkan hal itu. Sebab, Demokrat dan PKS sudah berulang menyatakan ada kecocokan untuk berkoalisi dengan Nasdem,” katanya.

Menurutnya, pernyatan Surya Paloh yang menyebut tidak mampu menjamin Anies Baswedan mendapatkan tiket di Pilpres 2024 mendatang bukanlah bentuk ketidakyaknan seorang Ketua Umum Partai Nasdem. Tapi dia hanya realistis melihat keadaan partainya yang belum memenuhi syarat presidential threshold (PT) 20 persen.

"Karena itu, persoalan Nasdem untuk mengusung Anies bukan di internalnya. Masalah utamanya ada di eksternal, khususnya membentuk koalisi untuk memenuhi PT,” katanya.

"Jadi, kalau Nasdem dibilang pesimistis tampaknya tidak tepat. Nasdem hanya masih mengalami kendala dalam membentuk koalisi agar dapat mengusung Anies,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya