Berita

Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo dikenal sebagai petugas partai PDIP/Net

Politik

Samuel F Silaen: Penyewa Partai Lebih Berbahaya Ketimbang Petugas Partai

SENIN, 14 NOVEMBER 2022 | 03:50 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ketimbang petugas partai, ada yang lebih berbahaya penyewa partai dalam konteks eksistensi partai politik di Indonesia.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/11).

Menurut Samuel, alasan mengapa penyewa parai itu berbahaya adalah petugas partai lebih punya moral tanggung jawab yang lebih besar daripada penyewa/ rental partai politik.


"Penyewa partai politik itu tidak punya beban tanggung-jawab kepada konstituen karena hanya penyewa partai politik," kata Samuel (13/11).

Analisa Samuel, parpol-parpol rental dan orang yang rental inilah hal yang tak baik untuk bangsa Indonesia. Sebab, partai politik yang tidak punya kader unggul untuk didukung maju sebagai eksekutif dan legislatif.

"Ini problem partai politik yang hanya sebagai pe-rental untuk kaum "berduit"," kritik alumni Lemhanas pemuda 2009 itu.

Di sisi lain, petugas partai politik  merupakan kader militan yang sudah teruji secara sosiologis dan klinis. Selain itu, petugas partai mampu menjalankan amanah bagi bangsa dan negara.

"Bahwa ini tugas partai politik yang sesungguhnya, menciptakan dan menyiapkan kader yang terampil dan profesional untuk menjadi pelayan bagi seluruh rakyat Indonesia, " papar Silaen.

Prediksi Samuel, jika partai politik "stempel" tukang rental maka orang yang rental akan cuci tangan apabila ada kegagalan dalam melakukan janji kampanye politiknya.

"Orang/ ngerental yang hanya pinter "ngemeng" alias olah tata kata-kata yang manutnya kepada pemilik rental (cukong/ bohir). Pemimpin seperti itu bukan sebagai pelayan rakyat tapi pelayan cukong/ bohir," pungkas Samuel.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya