Berita

Presiden Joko Widodo dan kereta cepat/Net

Politik

Kereta Cepat Proyek Ambisius yang Abai Efisiensi Keuangan Negara

MINGGU, 13 NOVEMBER 2022 | 08:18 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dianggap ambisius dan tidak melihat efisiensi anggaran keuangan negara karena rencanannya konsorsium akan berutang ke China Development Bank senilai Rp 16 triliun untuk menambal kekurangan cost overrun dengan utang.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, pemerintah jangan lengah ketika anggaran proyek kereta cepat terus membengkak.

“Jangan sampai Jokowi diberikan informasi yang tidak benar tentang proyek kereta cepat ini," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/11).


Dengan adanya pembengkakan biaya proyek KCJB, kata Saiful, artinya sejak awal kredibilitas pembangunannya dapat dikatakan tidak beres. Maka untuk itu, dapat dinilai proyek tersebut dengan atau tanpa perhitungan yang matang.

"Proyek kereta cepat terkesan ambisius tidak melihat efisiensi anggaran keuangan negara, mestinya dihitung betul sedari awal, tidak seperti saat ini yang terkesan dipaksakan harus jadi meskipun pendanaannya tidak jelas dan terus membengkak," kata Saiful.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, pembengkakan tersebut akan merugikan pemerintah karena pada akhirnya konsekuensi logisnya adalah negara harus menanggungnya.

"Untuk itu proyek kereta cepat ini mestinya jelas berapa budgetnya dan kapan selesainya, tidak kemudian terkesan berlarut larut dan pendanaannya pun cenderung tidak jelas," pungkas Saiful.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya