Gedung Rektorat Unila/RMOLLampung
Proses seleksi bakal calon rektor Universitas Lampung (Unila) telah dimulai. Dari delapan kandidat, terselip satu nama yang pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi Rektor Unila nonaktif, Karomani.
Delapan nama yang muncul sebagai bakal calon rektor ini merupakan hasil survei yang dilakukan Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah JIP FISIP Unila. Mereka adalah Asep Sukohar, Suharso, Lusmeilia Afriani. Lalu Nairobi, Warsito, Suripto Dwi Yuwono, Budiono, dan Muhadi.
Dari delapan nama itu, diprediksi terbentuk dua faksi atau kelompok. Dua faksi itu dinilai akan menjadi muara bagi kekuatan-kekuatan yang dimiliki bakal calon.
"Akan terbentuk dua faksi, yakni faksi incumbent bagian dari patron rektor lama yang bermasalah. Satunya lagi, kembali munculnya faksi rival rektor lama yang kalah dalam pilihan rektor periode sebelumnya," jelas alumnus Unila yang saat ini menjadi Ketua Lampung Police Watch (LPW), MD Rizani, Sabtu (12/11).
Dari hasil survei itu, ada bakal calon yang diperiksa KPK dalam perkara suap penerimaan mahasiswa jalur mandiri dengan tersangka Rektor nonaktif, Karomani.
Terhadap munculnya nama tersebut, Sani, sapaan akrab MD Rizani menegaskan, meski nilai survei Asep Sukohar saat ini di posisi tertinggi sebaiknya tidak dimasukkan ke bursa kandidat rektor.
"Mengingat proses hukum Karomani di KPK belum selesai. Dan Asep Sukohar diperiksa sebagai saksi. Tidak menutup kemungkinan jika ditemukan bukti baru, maka Asep Sukohar bisa ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Dan bisa saja Unila dua kali punya rektor yang masuk penjara akibat korupsi," ujar Sani, dikutip
Kantor Berita RMOLLampung.
"Sebagai alumni Unila, saya terpanggil untuk turut menjaga marwah almamater Unila dari oknum-oknum yang memafaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan," tegas Sani.
Pendapat senada diutarakan Ketua Harian Ikatan Keluarga Alummi (IKA) Unila, Abdullah Fadri Auli. Aab, sapaannya, juga tidak setuju jika calon rektor dari faksi Incumbent apalagi kalau yang bersangkutan disebut-sebut terkait dengan masalah hukum dan sudah berulang kali diperiksa KPK.
"Sebaiknya menurut saya jangan sampai terjadi, nanti akan mengganggu jalannya roda kepemimpinan ke depan," ujar Aab.
