Berita

Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia 2015-2016 Rizal Ramli/Net

Politik

Soroti Potensi Konflik LCS, Rizal Ramli Yakin Panglima TNI Matra Laut Adalah Jawaban

SABTU, 12 NOVEMBER 2022 | 14:44 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Potensi konflik di wilayah Laut China Selatan lebih penting dibahas ketimbang berdebat soal rotasi Panglima TNI pengganti Jenderal TNI Andika Perkasa yang diyakini bakal jatuh pada jatah dari matra laut.

Begitu dikatakan mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia 2015-2016 Rizal Ramli. Menurutnya, potensi konflik di Laut China Selatan menjadi tantangan paling besar hari ini.

"Negara-negara barat, China sendiri, membangun pangkalan di Laut China Selatan, dan lagi konflik dengan banyak negara. Ada juga kemungkinan masalah Taiwan. Ini semua tantangan-tantangan kita dalam waktu dekat," kata Rizal Ramli dalam diskusi daring pada Jumat (11/11).


"Jadi memang Panglima berasal dari Angkatan Laut jawaban dari tantangan yang kita hadapi ini. Karena potensi konflik kan bukan di darat. Potensi konflik di Laut China Selatan," imbuhnya.

Selain itu, kata dia, sudah ada respon nyata dari negara-negara di kawasan terhadap potensi konflik di Laut China Selatan. Salah satunya, dengan banyaknya latihan-latihan militer berbasis Angkatan Laut di kawasan.

Untuk itu, sambungnya, sudah sewajarnya apabila Panglima TNI pengganti Jenderal TNI Andika Perkasa yang akan memasuki usia pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang berasal dari Angkatan Laut.

Dia menambahkan saat menjabat di pemerintahan, Laut China Selatan di wilayah Indonesia diubah dengan nama Laut Natuna Utara. Saat itu, China mengirim protes ke pemerintah agar perubahan nama tersebut dibatalkan.

"Kami menolak. Kenapa ya? Lho ini wilayah kita, laut kita, terserah kita dong mau kasih nama apa. China tidak berhak menentukan nama yang di sini," terangnya.

"Akhirnya karena kami cukup firm, yang lainnya ikutlah mengubah peta Indonesia dalam bidang pendidikan dan yang kedua kita proses di PBB. Wilayah kita ini diakui oleh kesepakatan PBB, UNCLOS," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya