Para Pemimpin ASEAN pada KTT ke 40 dan 41 di di Phnom Penh, Kamboja/Net
Kekecewaan terhadap minimnya implementasi pada Five Point Consensus (5-PC) Myanmar, menjadi ungkapan yang paling banyak diutarakan oleh para pemimpin ASEAN selama KTT ke 40 dan 41 di Phnom Penh, Kamboja.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam konferensi persnya pada Jumat (11/11), mengatakan jika situasi Myanmar telah menjadi salah satu bahasan utama dalam diskusi retreat para pemimpin ASEAN.
Retno menyebut jika diskusi kemajuan 5-PC sudah dilakukan oleh para Menlu ASEAN dengan sangat terbuka dan intens dalam dua hari terakhir.
"Negosiasi mengenai review dan keputusan para pemimpin mengenai implementasi 5-PC dilakukan langsung oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN dan sudah tidak dilakukan pada tingkat soft," jelasnya.
Menurut Retno, bukan suatu hal mudah bagi para pemimpin ASEAN untuk mencapai konsensus mengenai implementasi 5-PC ini.
Tetapi, lanjut Retno, pada akhirnya konsensus tetap dapat tercapai, dengan keputusan yang menyebut perwakilan politik Myanmar akan dilarang dalam KTT maupun pertemuan para Menlu ASEAN lainnya.
"Ini adalah pertama kalinya para pemimpin memutuskan tidak diizinkannya wakil tingkat politik dari Myanmar untuk berpartisipasi dalam KTT ataupun pertemuan para menteri luar negeri," ujar Retno.
Retno menjelaskan bahwa keputusan tersebut untuk pertama kalinya dikeluarkan oleh para pemimpin ASEAN secara tertulis dan akan menjadi yurisprudensi bagi ASEAN.
Dengan pelarangan tersebut, Retno menilai ASEAN telah dengan tegas mengirimkan peringatan kepada Junta militer Myanmar, bahwa jika keadaan semakin memburuk maka pelarangan itu akan diperluas ke pertemuan ASEAN lainnya.
"Pesan yang ingin disampaikan dari keputusan para pemimpin ASEAN ini, paragraf ke-9 mengirimkan pesan yang kuat atau bahkan warning terhadap junta militer Myanmar bahwa jika situasi tidak membaik, maka pengaturan yang ditetapkan pada AMM dan KTT dapat berlaku untuk pertemuan ASEAN lainnya," jelasnya.
Bersamaan dengan itu, Retno menyampaikan jika Presiden Joko Widodo juga mendukung keputusan ASEAN dengan menekankan bahwa penghentian kekerasan harus segera diakukan dan bantuan kemanusian harus terus diberikan.
"Menegaskan seruan pentingnya menghentikan kekerasan segera. Pentingnya terus mengupayakan pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar," pungkasnya.
