Presiden Joko Widodo saat menghadiri KTT ASEAN-RRT ke-25 di Phnom Penh, Kamboja/Ist
Di tengah kondisi ketidakpastian global yang diakibatkan adanya The Perfect Storm, Indonesia juga menggalang dukungan dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) agar krisis ekonomi global tidak menjalar ke kawasan ASEAN.
“Sebagai mitra komprehensif strategis, ASEAN dan RRT harus pastikan hal tersebut tidak terjadi,†ungkap Presiden Joko Widodo saat menghadiri KTT ASEAN-RRT ke-25 yang digelar secara langsung di Phnom Penh, Kamboja pada Jumat (11/11).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo yang turut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan tiga hal penting yang harus ditangani. Hal pertama terkait dengan pentingnya menjaga ketahanan pangan, dimana penduduk ASEAN dan RRT yang berjumlah lebih dari 2 miliar merupakan tugas berat dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Sementara itu, ASEAN merupakan salah satu konsumen gandum dan kedelai terbesar di dunia dengan mengeluarkan sebesar USD 61 miliar untuk impor pangan.
Lebih lanjut, RRT memiliki kapasitas yang besar untuk memperkuat strategi ketahanan pangan. “Kita harus bekerja amankan rantai pasok dan stabilisasi harga pangan,†ungkap Jokowi.
Selanjutnya, ASEAN dan RRT diharapkan dapat berkolaborasi dalam memastikan cadangan pangan dan mekanisme darurat pangan, pengembangan produksi pangan, serta investasi pada inovasi sektor pertanian.
Hal penting selanjutnya yakni terkait dengan stabilisasi finansial kawasan dengan tantangan terbesar berupa ancaman resesi. Untuk itu, kerja sama dalam hal sinergi dan koordinasi kebijakan harus terus ditingkatkan sehingga dapat dipastikan langkah efektif mencegah resesi dan memperoleh early warning dan dukungan likuiditas.
Sejalan dengan hal tersebut, dalam kesempatan yang berbeda, Menko Airlangga selaku Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN-Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia akan terus memajukan agenda pemulihan dan integrasi ekonomi ASEAN di tengah arus transformasi digital, terutama dalam integrasi sektor keuangan. Hal tersebut diharapkan akan mendukung stabilisasi pada sektor keuangan di kawasan.
Hal penting terakhir yang perlu diperhatikan yakni terkait dengan memastikan stabilitas kawasan. Strategic trust dan penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 merupakan kunci dalam mengelola rivalitas di kawasan dan menyelesaikan isu Laut Cina Selatan.
Ketiga hal yang diusulkan Indonesia diyakini dapat mendukung kawasan Indo-Pasifik yang damai dan stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang baik di kawasan. “Jika ini dapat kita bangun, maka kita dapat mewujudkan kawasan Indo-Pasifik sebagai epicentrum of growth,†pungkas Presiden Joko Widodo.
Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT ASEAN–RRT ke-25 yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
