Masyarakat Dihadapkan pada Banyak Persoalan, Adhiya: Di Manakah Kepahlawanan Jokowi-Maruf?

Masyarakat hari ini dihadapkan dengan berbagai macam persoalan di era pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Sudah semestinya pemerintah berhenti mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat.

Begitu dikatakan Ketua Umum Badko HMI Jabodetabeka-Banten M. Adhiya Muzakki saat menggelar konferensi pers dan tabur bunga di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, sebagai bentuk evaluasi kepemimpinan Jokowi-Maruf dengan tajuk "Di Mana Kepahlawanan Jokowi-Maruf?".

“Masyarakat saat ini dihadapkan dengan kebijakan yang tidak populis, seperti keputusan pemerintah dalam menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis pertalite dan solar,” ujar Adhiya, Kamis (10/11).

Persoalan penegakan hukum dan keamanan, kata dia, juga menjadi catatan yang perlu diperhatikan pemerintah. Terbaru, adalah pengusutan Tragedi Kanjuruhan yang belum tuntas.

“Belum lagi soal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang belum tuntas dan selesai. Bagaimana komitmen Pak Jokowi dalam menghadirkan kebijakan dan peraturan hukum yang berpihak kepada masyarakat?” tanya Adhiya

Adhiya juga mempertanyakan pertemuan G20 yang menurutnya cukup rumit diselenggarakan karena terbentur geopolitik yang tidak stabil. Pertemuan KTT G20 di Bali, tentu akan banyak kendala, dikarenakan adanya konflik perang dan masalah perdagangan.

“Amerika bertentangan dengan Turki dan China. Putin bersengketa dengan negara-negara Eropa. Bagi Indonesia, tentu menjadi tantangan tersendiri karena Indonesia menjadi Presidensi G20, kebetulan konflik dan dilema antar negara tak kunjung usai saat ini,” tuturnya.

Untuk itu, dia menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah. Pertama, meminta Presiden Jokowi menghentikan pendekatan keamanan dengan berlebihan pada aktivitas pengamanan G20.

Kedua, peminta Presiden Jokowi membuka akses partisipasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan G20. Ketiga, meminta Presiden Jokowi agar segera mengusut tragedi pelanggaran HAM Kanjuruhan, Malang.
 
Serta keempat, meminta Presiden Jokowi mendukung pembenahan di institusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Apabila tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan melakukan konsolidasi dan aksi besar-besaran," tandasnya.