Berita

Ilustrasi Pemilu/Net

Politik

Komnas HAM Wanti-wanti Tragedi Petugas KPPS Meninggal Terulang di Pemilu 2024

KAMIS, 10 NOVEMBER 2022 | 21:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 diwanti-wanti sejumlah pihak bisa mengulang tragedi meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terjadi pada Pemilu Serentak 2019 lalu.

Salah satu yang mengantisipasi hal tersebut terjadi adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dilihat regulasi yang menjadi acuan penyelenggaran pemilu tidak diubah alias masih sama.

Komisioner Komnas HAM, Hairansyah menjelaskan, pihaknya memberikan perhatian khusus pada tragedi meninggalnya 894 petugas KPPS pada tahun politik 2019 lalu.


"Makanya dari sekarang kami mendorong agar ada upaya perbaikan regulasi maupun teknis agar peristiwa sama tidak berulang kembali," ujar Hairansyah dalam jumpa pers virtual terkait "Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Pra Pemilu Serentak 2024 Dalam Perspektif HAM", Kamis (10/11).

Menurutnya, kerawanan peristiwa meninggalnya ratusan KPPS terulang pada tahun 2024 mendatang dipicu pemangku kebijakan yang mempertahankan regulasi yang sama digunakan pada Pemilu 2019.

"Dengan undang-undang yang sama, maka beban kerja petugas KPPS sebagai indikator kelelahan yang menimbulkan kematian dan sakitnya penyelenggara pemilu mungkin masih akan terjadi," tuturnya.

Lebih lanjut, Hairansyah meminta pemerintah utamanya penyelenggara pemilu untuk berhati-hati terhadap potensi petugas KPPS kelemahan hingga mengakibatkan meninggal dunia.

"Temuan kami saat Pemilu 2019, keterlambatan logistik membuat petugas KPPS harus menunggu, bahkan sampai pagi. Padahal mereka harus mengurus pencoblosan, perhitungan dan rekapitulasi suara di pagi hari. Kekuatan fisik mereka terkuras," demikian Hairansyah.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya