Berita

Presiden China Xi Jinping/Net

Dunia

Xi Jinping Bangkitkan Ekonomi Terencana Era Mao Zedong, Warga China Mulai Ketar-ketir

KAMIS, 10 NOVEMBER 2022 | 15:39 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Resesi ekonomi tampaknya membuat Presiden China Xi Jinping mengambil langkah ekstrem, yaitu dengan menghidupkan kembali sistem ekonomi terencana era Mao Zedong yang selama ini dikenal kelam.

Setelah Kongres ke-20 Partai Komunis China (PKC) pada bulan lalu, lembaga-lembaga ekonomi era Mao yang selama puluhan tahun menghilang kembali bermunculan. Sistem koperasi pasokan hingga pasar saham konsep sosial juga diterapkan.

Dimuat The Hong Kong Post, Xi Jinping tampaknya berusaha mempercepat kembalinya ekonomi terencana, ekonomi yang dibangun berlandaskan komando sosialis. Sistem ini dikenal menyebabkan kekacauan ekonomi selama rezim Mao Zedong.


"Untuk seseorang yang lahir sebelum tahun 1960-an, itu adalah kenangan yang cukup menyakitkan," kata The Hong Kong Post.

Sebelum mengadopsi ekonomi terbuka pada 1980-an, China memiliki sistem ekonomi terencana selama 30 tahun, di mana PKC mengendalikan produksi dan pasokan di masyarakat.

Semua rumah tangga harus membeli kebutuhan sehari-hari melalui koperasi suplai dan pemasaran. Produk yang dihasilkan oleh masyarakat juga harus dijual ke sistem koperasi pemasok dan pemasaran yang ditunjuk. Jika tidak, masyarakat akan mendapatkan sanksi.

Sebagai contoh, karena terjadi kelangkaan gandum pada tahun 1953, maka pemerintah China menggunakan tiket untuk membatasi pembelian dan penjualan di masyarakat.

Sistem tersebut disebut menjadi penyebab utama kelaparan besar-besaran di China pada 1959 yang menewaskan puluhan juta orang.

Di media sosial, warganet China mulai mengungkap kekhawatirannya dengan kemungkinan kembalinya model pembelian dan penjualan terpadu. Beberapa warganet bahkan mengingat tahun-tahun mengerikan ketika sistem itu diberlakukan.

Selain itu, dengan munculnya koperasi yang didukung negara, maka dikhawatirkan toko kelontong hingga supermarket swasta tidak dapat bertahan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya