Berita

Ilustrasi cuaca ekstrem/Net

Dunia

Jadi Negara Paling Berpolusi, China dan India Dituntut Bayar Kompensasi Iklim

RABU, 09 NOVEMBER 2022 | 18:33 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Negara-negara kepulauan kecil di dunia menuntut China dan India untuk membayar dana kompensasi iklim karena keduanya merupakan produsen emisi terbesar dunia, meski berstatus sebagai negara berkembang.

Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Antigua dan Barbuda, Gaston Browne yang berbicara atas nama Asosiasi Negara-negara Kepulauan Kecil (AOSIS) kepada wartawan di sela-sela forum iklim PBB (COP27) di Mesir pada Selasa (8/11).

"Kita semua tahu bahwa Republik Rakyat China, India, mereka adalah pencemar utama, dan pencemar harus membayar," ujar Browne, seperti dimuat Reuters.


"Saya tidak berpikir bahwa ada izin masuk gratis untuk negara mana pun dan saya tidak mengatakan ini dengan tajam," tambahnya.

Dalam pembicaraan iklim PBB, frasa "kerugian dan kerusakan" mengacu pada biaya yang telah dikeluarkan dari cuaca ekstrem atau dampak yang dipicu oleh iklim, seperti naiknya permukaan laut.

Meski menghasilkan emisi terbesar pertama dan ketiga di dunia, China dan India selama ini tidak dimintai tanggung jawab karena berstatus sebagai negara berkembang. Sehingga tuntutan kali ini menjadi yang pertama bagi dua negara tersebut.

Sampai saat ini, negara-negara yang rentan terhadap iklim telah meminta penghasil emisi seperti Amerika Serikat, Inggris dan Uni Eropa untuk membayar reparasi iklim.

China sendiri sebelumnya telah mendukung pembentukan dana kerugian dan kerusakan, tetapi belum mengatakan harus membayarnya. Uni Eropa dan Amerika Serikat telah mengatakan China, penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia, harus membayar.

Sementara India, meskipun merupakan penghasil emisi terbesar, memiliki emisi per kapita yang jauh lebih rendah daripada rata-rata dunia.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya