Berita

Tagar TutupAmmanMineral Trending di Twitter/Repro

Politik

Tagar TutupAmmanMineral Trending di Twitter, Warganet Minta KPK-BPK Turun Tangan

SELASA, 08 NOVEMBER 2022 | 23:01 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tanda pagar alias tagar TutupAmmanMineral sempat masuk dalam trending topic di Twitter pada Selasa (8/11), warganet meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk turun tangan.

Para warganet rata-rata menuntut aparat penegak hukum untuk menyelidiki aktivitas penjualan scrap atau limbah bekas peralatan tambang oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

"Pengolahan limbah tidak sesuai prosedur yg ada, harus segera ditindak sih," tulis akun @Dyantaravia.


Sementara itu, akun @zainal1090 menyebutkan bahwa, aktivitas penjualan scrap yang diduga dilakukan oleh PT AMNT sudah jelas sangat merugikan negara. Karenanya, diperlukan tindakan tegas dari aparat berwenang terkait tindakan tersebut.

"Tidak transparan, malah diduga justru telah menguntungkan oknum tertentu," tulis akun @Rani37xt menimpali.

Persoalan PT AMNT ini sebelumnya juga telah mendapatkan sorotan dari kalangan dewan. Salah satunya disoroti oleh anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu yang memastikan bakal membawa dugaan penjualan scrap tersebut dalam rapat di DPR RI.

Persoalan yang dimaksud Adian adalah, menyangkut penjualan scrub tambang atau sampah tambang yang kembali dilakukan perusahaan AMNT tersebut.

"Kalau memang di (PT AMNT) problem terus, tidak bisa menciptakan 'di sana senang, di sini senang'. Senang di satu pihak saja, rakyat hanya dapat sampah dan sebagainya, Kementerian ESDM bisa memeriksa, apakah izin usaha pertambangan khusus itu termasuk untuk menjual scrub atau tidak," ujar Adian dalam diskusi Problem AMMAN Mineral Nusa Tenggara di Jakarta beberapa waktu lalu.

Legislator PDI Perjuangan dari Dapil Jawa Barat V ini menegaskan, usaha tambang harus memiliki kontribusi terhadap masyarakat, khususnya masyarakat setempat yang bertempat tinggal di wilayah berdirinya tambang.

"Kalau perusahaan tambang bermasalah, dan tidak ada kontribusi pada kesejahteraan masyarakat, sebaiknya ditutup saja," tegasnya.

Komisi VII sendiri sudah mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT AMNT, Kamis (10/11). Salah satu yang akan menjadi pembahasan dalam rapat tersebut, yakni terkait aktivitas penjualan scrap dan pembuangan limbah B3 ke laut oleh PT AMNT.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

ISIS Mengaku Dalangi Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Pakistan

Minggu, 08 Februari 2026 | 16:06

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Kelola Sampah di Bali

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:36

Miliki Lahan di Makkah, Prabowo Optimistis Turunkan Biaya Haji

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:16

Dukungan Parpol ke Prabowo Dua Periode Munculkan Teka-teki Cawapres

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:52

KPK Telusuri Kongkalikong Sidang Perdata Perusahaan Milik Kemenkeu Vs Masyarakat di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:42

RI Harus Tarik Diri Jika BoP Tak Jamin Keadilan Palestina

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:32

Kehadiran Prabowo di Harlah NU Bawa Pesan Ulama-Umara Bersatu

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:50

Forum Perdana Board of Peace akan Berlangsung di Washington pada 19 Februari

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:31

Prabowo Tegaskan Pemimpin Wajib Tinggalkan Dendam dan Kebencian

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:17

KPK Gali Dugaan Korupsi Dana Konsinyasi di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 12:28

Selengkapnya