Berita

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda/Net

Politik

DPR Minta Kemendikbudristek Usut Mundurnya 7 Gurubesar di Unhas

SENIN, 07 NOVEMBER 2022 | 18:23 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kemendikbudristek diminta segera turun tangan mengatasi kasus tujuh guru besar Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar yang mundur baru-baru ini. Gurubesar tersebut mundur karena diduga adanya intervensi soal kelulusan mahasiswa S3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) diusut tuntas.

Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Senin (7/11). Tujuh gurubesar tersebut mundur karena diduga ada ntervensi soal kelulusan mahasiswa S3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).
 
Menurut Politisi PKB itu, kasus mogoknya tujuh gurubesar Unhas dari kegiatan belajar mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis harus diusut tuntas.


Ia mengaku mendukung tim verifikasi yang dibentuk oleh Rektor Unhas dalam mengumpulkan fakta seputar kasus tersebut.

"Kami menyarankan Kemendikbud menyertakan tim supervisi untuk memastikan tim verifikasi Unhas bekerja optimal," kata Huda, Senin (7/11).


Ia berharap pemicu tujuh gurubesar itu mundur harus segera dipastikan. Atas hal itu, Huda mengingatkan Kemendikbud bahwa tim verifikasi harus benar-benar memastikan apa pemicu mundurnya tujuh gurubesar Unhas dari kegiatan belajar mengajar.
 
“Apakah benar karena arogansi dekan FEB yang ingin meluluskan mahasiswa doktoral melalui pendekatan kekuasaan? Jika benar demikian maka harus ada sanksi tegas untuk Dekan FEB. Karena hal itu jelas tidak bisa dibiarkan. Kampus merupakan lembaga akademis, sehingga setiap kebijakan akademis harus diambil dalam norma akademik," jelas Huda.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya