Pengamat: Jokowi Layak Dikenal sebagai Presiden Penghapus Subsidi Rakyat

Mulai 1 Januari 2023 mendatang, Pemerintah resmi melarang penjualan jenis bahan bakar minyak (BBM) Premium. Melalui Keputusan Kementerian ESDM, BBM dengan RON 88 atau dikenal premium itu dilarang dijual karena dianggap tak layak edar karena kotor.

Ke depan, pemerintah akan menjual BBM dengan bilangan oktan di atas 90.

Merespons hal itu, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat bahwa pada akhirnya publik makin merasakan bahwa kebijakan pemerintahan Joko Widodo tidak berpihak pada rakyat.

Bagi Dedi, sulit mencari orisinalitas Joko Widodo sebagai presiden. Kata pria jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, kesulitan itu sama dengan mencari keberpihakan Jokowi pada rakyat.

"Jokowi layak dikenal sebagai presiden penghapus subsidi rakyat," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/10).

Pengamatan Dedi, selama ini program pemerintahan Jokowi jauh lebih banyak orientasi populis, sehingga pada akhirnya publik merasakan kehilangan subsidi, terpopuler adalah hilangnya subsidi BBM.