Berita

Ilustrasi Sara/Net

Politik

JPPR: Perguruan Tinggi Harus Berperan Cegah Politik Identitas di Pemilu 2024

MINGGU, 30 OKTOBER 2022 | 06:44 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Menjelang perhelatan politik besar Pemilu 2024, diperkirakan akan muncul banyak masalah yang muncul. Masalah itu khususnya yang berkaitan denfan politik identitas.

Demikian disampaikan Koornas JPPR Nurlia Dian Paramita kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/10).

Menurut perempuan yang karib disapa Mita ini, politik identitas dalam Pemilu 2024 cenderung menimbulkan sentimen negatif yang kontra produktif terhadapa proses Pemilu 2024.


Atas dasar itu, Jumat (27/10) lalu, pihaknya menggelar webinar dengan menghadirkan beberapa pihak.

"Seperti politik identitas yang cenderung membawa sentimen-sentimen negatif, yang akan memecah anak bangsa. Karena itu lah JPPR mempersiapkan kebutuhan dalam setiap proses tahapan pemilu 2024, seperti diadakannya webinar ini,” jelas Mita, Minggu (30/10).

Selain itu menurutnya, mengingat perguruan tinggi adalah lumbung generasi muda, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyikapi politik identitas yang sangat sensitif. Agar generasi muda ini tidak gampang tersulut dan tetap kondusif, rasional dalam menghadapi proses demokrasi ke depan.

Masykurudin Hafidz sebagai narasumber pertama menyampaikan sebuah alasan mengapa anak muda mesti memilih. Menurutnya alasan paling dasar adalah uang, karena uang yang digunakan untuk pembiayaan pemilu itu adalah uang kita (rakyat).

“Anak muda mesti bisa membedakan politik identitas dan politisasi identitas. Politik identitas boleh-boleh saja, karena secerdas-cerdasnya orang, ketika memilih di TPS itu karena latar belakangnya. Misal, orang Muhammadiyah memilih calon dari Muhammadiyah, orang NU memilih calon dari NU”, ujar Cak Maskur.

Cak Masykur menjelaskan, yang tidak boleh itu politisasi identitas, politisasi sara seperti yang ditentukan dalam pasal larangan kampanye yang arahnya negatif. Diantanya, menghasut, menghina, adu domba, dan lain-lain.

“Mahasiswa harus masuk pada level penyelenggaraan pemilu dengan baik. Jika kita tahu mengenai hal yang dilarang disebar, maka kita wajib menghentikan informasi di diri kita sendiri” imbuhnya.

Beberapa narasumber lain yang juga di acara JPPR itu antara lain: LL Dikti Wilayah III DKI Jakarta Novianto, Rektor UMJ Ma’mun Murod Al-Barbasy dan Koordinator Provinsi JPPR Jawa Timur Amiq Fikriyati.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

UPDATE

BNI dan Universitas Terbuka Perkuat Digitalisasi Dana Riset

Rabu, 25 Februari 2026 | 18:10

KPK Agendakan Ulang Periksa Budi Karya Pekan Depan

Rabu, 25 Februari 2026 | 18:05

BGN Tegaskan Jatah MBG Rp8–10 Ribu per Porsi, Bukan Rp15 Ribu

Rabu, 25 Februari 2026 | 17:52

PDIP Singgung Keadilan Anggaran antara Pendidikan dengan MBG

Rabu, 25 Februari 2026 | 17:30

Purbaya Tunggu Arahan Prabowo soal Usulan THR Bebas Pajak

Rabu, 25 Februari 2026 | 17:25

Saksi Sebut Tak Ada Aliran Dana ke Nadiem dan Harga Chromebook Dinilai Wajar

Rabu, 25 Februari 2026 | 17:20

Mudik Gratis Jasa Marga 2026 Dibuka, Ini Cara Daftar dan Rutenya

Rabu, 25 Februari 2026 | 17:18

Legislator PDIP Minta Tukang Ojek Pandeglang Dibebaskan dari Tuntutan Hukum

Rabu, 25 Februari 2026 | 17:11

Meksiko Jamin Piala Dunia 2026 Aman usai Bentrokan Kartel

Rabu, 25 Februari 2026 | 17:00

5 Cara Mencegah Dehidrasi saat Puasa Ramadan agar Tubuh Tetap Bugar

Rabu, 25 Februari 2026 | 16:54

Selengkapnya