Berita

Kedutaan Besar China di Berlin/Net

Dunia

Menyusul Belanda, Jerman Luncurkan Penyelidikan Kantor Kepolisian China yang Beroperasi Secara Ilegal

MINGGU, 30 OKTOBER 2022 | 06:40 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Setelah kelompok kemanusiaan mengeluarkan hasil penelitian mengejutkan yang menyatakan bahwa China telah mengoperasikan kantor kepolisian secara diam-diam di 30 negara Eropa, Jerman dengan segera melakukan penyelidikan di negaranya.

Dimuat Asia News pada Sabtu (29/10), LSM Safeguard mengatakan, kantor kepolisian tersebut didirikan di dalam kedutaan dan konsulat yang tersebar di berbagai negara.  Ini diduga dilakukan China untuk memantau dan membungkam para pembangkang negaranya yang saat ini tinggal di luar negeri.

Penyelidikan terhadap keberadaan lusinan kantor polisi "ekstrateritorial" di Eropa yang dioperasikan oleh China di kantor diplomatiknya semakin melebar. Saat ini Spanyol, Irlandia, dan Jerman telah bergabung bersama Belanda, untuk melakukan penyelidikan.


Fokus dari penyelidikan yang dilakukan Jerman adalah untuk menemukan kantor kepolisian China yang beroperasi di Frankfurt, serta mencari keberadaan para personil polisinya yang kemungkinan masuk tanpa izin yang legal.

Menurut Konvensi Wina, yang juga telah ditandatangani China, seharusnya layanan diplomatik disediakan oleh kedutaan dan konsulat, yang diakui secara sah oleh pemerintah tuan rumah.

Saat ini China telah mendapat respons sinis dari berbagai negara, lantaran negara tersebut dianggap telah melanggar perjanjian dari konvensi Wina itu. Akan tetapi Kementerian Luar Negeri China terus bersikap defensif. Ia berdalih bahwa kantor polisi yang didakwa tersebut telah sesuai dengan hukum internasional, dan berfungsi untuk mempercepat proses pembaruan lisensi mobil bagi warganya yang tinggal di luar negeri, serta untuk memerangi kejahatan transnasional.

Namun, menurut penyelidikan yang dikeluarkan Safeguard, hingga saat ini agen Beijing yang terlibat dalam operasi ilegal ini telah berhasil mendorong hingga 230 ribu warga China untuk dipulangkan ke negaranya, seringkali mereka dipaksa pulang untuk menghadapi persidangan di Beijing.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya