Berita

Ganjar Pranowo (paling kanan) saat dinyatakan mendapatkan sanki teguran lisan karena nyatakan siap Nyapres/Ist

Politik

Siap Nyapres Berujung Teguran Lisan dari PDIP, Orang di Belakang Ganjar Lebih Kuat dari Jokowi?

JUMAT, 28 OKTOBER 2022 | 19:40 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkesan lebih kuat dari PDiP. Indikatornya, kesiapan mencalonkan diri sebagai calon presiden yang disampaikan di salah satu tv swasta hanya berujung sanksi ringan teguran lisan.

Nasib Ganjar berbeda dengan Dewan Kolonel yang dibentuk para anggota DPR pendukung Puan Maharani. Mereka mendapatkans anki keras dan terakhr.

Merespons hal itu, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, atas sanksi yang diterima Ganjar, dapat ditarik kesimpulan ada sosok kuat di belakang Ganjar Pranowo.


Pengamatan Jamiluddin, Megawati Soekarnopurri yang biasanya begitu kuat dan tegas, namun terhadap Ganjar terkesan lemah.

"Megawati seolah tidak cukup kuat berhadapan dengan Ganjar," demikian kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (28/10).

Ia mengaku heran, Dewan Kehormatan PDIP juga hanya memberi peringatan lisan kepada Ganjar yang menyatakan kesiapannya menjadi Capres. Sanksi yang diberikan kepada Ganjar itu terkesan sangat ringan.

"Karena itu, ada spekulasi kuatnya Ganjar karena ada orang kuat di belakangnya. Saking kuatnya, orang di belakang Ganjar diperkirakan lebih kuat dari Joko Widodo," demikian analisa Jamiluddin.

Mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini membandingkan Ganjar lebih kuat dari Jokowi karena orang nomor satu di Indonesia itu kerap disebut Megawati sebagai petugas partai. Artinya, Megawati masih mempromosikan lebih tinggi daripada Jokowi.

Jamiluddin mengatakan, sangat menarik bila ada pihak-pihak yang dapat mengungkap orang kuat dibalik Ganjar.

"Ada kemungkinan mereka itu memilih kapital luar biasa besar sehingga begitu berpengaruh dalam perpolitikan nasional," pungkas Jamiluddin.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya