Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Proaktif Telusuri Kasus Gagal Ginjal Akut

JUMAT, 28 OKTOBER 2022 | 09:07 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi IX DPR RI meminta pemerintah proaktif menelusuri, mencari, dan memastikan keberadaan pasien Gangguan Ginjal Akut (GGA) yang ada di daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Diharapkan, penyakit ginjal akut yang terjadi belakangan di saat pandemi Covid-19 yang belum berakhir dapat tertangani dengan baik.
 
“Pemerintah harus terus mencari, jangan sampai masih ada korban-korban atau masih ada anak-anak lain yang juga terkonfirmasi namun belum terdeteksi,” kata Anggota Komisi IX DPR RI, Ratu Ngadu Bonu Wulla dalam keterangannya, Jumat (28/10).


Politisi Partai Nasdem ini mendorong adanya upaya sosialisasi yang dilakukan pengampu pelayanan kesehatan di daerah. Pemahaman GGA serta wabah-wabah yang berpotensi muncul di masa datang harus disampaikan kepada masyarakat oleh tenaga kesehatan di lapangan.

“Sampai ke tingkat puskesmas, karena mereka kan yang bertemu langsung dengan masyarakat setiap hari. Masyarakat ke puskesmas tidak hanya berobat, tapi mendapatkan edukasi sehingga informasi ini bisa tersampaikan,” tuturnya.

Selain itu, Ratu juga menyarankan kampanye secara masif terkait kasus GGA yang merebak. Kampanye besar-besaran diperlukan untuk meredam kegelisahan yang terjadi akibat berita yang simpang siur.

Lebih lanjut, masyarakat juga diimbau agar dapat menyaring informasi yang diterima dan mengikuti informasi dari sumber yang terpercaya seperti lembaga-lembaga pemerintah.

Ratu juga berharap Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat memberikan informasi yang jelas sehingga masyarakat tidak terkena berita hoaks yang banyak beredar.

“Memang harus ada satu informasi yang utuh dari Kemenkes. informasi yang jelas, tegas sehingga tidak bias karena hoaks banyak beredar. Dan juga BPOM juga perlu memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat,” katanya.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya