Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net

Politik

Ingatkan Soal Politik Identitas, Ujang: Jawa Atau Bukan Punyak Hak yang sama, Asal Didukung Rakyat

KAMIS, 27 OKTOBER 2022 | 14:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri BUMN Erick Thohir tidak sepatutnya melontarkan pernyataan Presiden RI yang akan terpilih setelah Joko Widodo pasti orang Jawa. Pasalnya, pernyataan tersebut bernuansa kesukuan yang itu notabene adalah politik identitas.

“Saya melihatnya kan politik identitas itu sederhananya memunculkan identitas, baik kesukuan, etnis, agama, dan antargolongan," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/10).

"Saya sih melihat (Pernyataan Erick) ini bagian daripada pengungkapan politik identitas,” imbuhnya.


Menurut Dosen Ilmu Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, tidak semestinya Erick Thohir melontarkan pernyataan tendensius lantaran memastikan presiden terpilih pasti dari Jawa. Dengan kata lain, presiden dari non Jawa tidak mendapatkan kesempatan yang sama sebagai bangsa Indonesia.

Terlebih, sebelum Erick Thohir menyatakan presiden pasti “orang Jawa”, Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan pun beberapa waktu lalu menyatakan hal serupa. Luhut menyebut orang-orang dari luar Jawa harus sadar diri jika berpikiran untuk maju sebagai presiden katena dinilainya mustahil terpilih.

“Mestinya ya tokoh-tokoh tidak mengungkapkan hal itu. Karena bagaimana pun di republik ini dari suku manapun dari etnis manapun Jawa maupun non Jawa punya kesempatan yang sama. Asalkan bisa didukung oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Ujang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya