Berita

Presiden Venezuela Nicolas Maduro berbicara dalam program radio di Istana Miraflores di Caracas, Venezuela 26 Desember 2016/Net

Dunia

Tahan Arus Informasi, Presiden Venezuela Tutup Belasan Stasiun Radio Tak Berlisensi

KAMIS, 27 OKTOBER 2022 | 12:50 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Keinginan Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk tetap mengontrol secara ketat arus informasi dan komunikasi warga dilakukan dengan menutup sejumlah stasiun radio yang tidak berlisensi pemerintah.

Regulator Telekomunikasi Venezeula, Conatel bersama dengan tim garda nasional merangsek masuk ke banyak stasiun radio untuk memeriksa semua surat izin mengudara yang mereka miliki.

Dimuat Reuters pada Rabu (26/10), pemerintah Maduro bulan ini telah menutup 15 stasiun radio dan dalam satu tahun ini terdapat 50 stasiun radio di pedalaman Venezuela sudah tidak beroperasi.


Menurut Serikat Jurnalis dan Organisasi non-pemerintah, percepatan pembatasan stasiun radio dilakukan untuk mengontrol informasi dan hanya memberikan akses serta keistimewaan bagi media pemerintah untuk menyiarkan informasi dalam negeri.

"Mereka mulai meminta dokumen dan dokumen, pada hari yang sama mereka menutup stasiun. Mereka bahkan pergi ke bukit tempat pemancar berada dan membawanya pergi," kata mantan jurnalis Moda Alexander Olvera.

Seorang warga dan pemilik Toserba, Maria Jimenez yang sering mendengarkan siaran Moda mengungkapkan rasa kehilanganya atas sedikitnya sumber informasi yang bisa ia dapatkan.

"Sepertinya mereka ingin memusatkan apa yang kami informasikan. Saya tidak berpartisipasi dalam politik. Saya tidak menyukainya tetapi ini adalah pelecehan," katanya.

Media swasta dan independen di  Venezuela telah berjuang selama bertahun-tahun untuk tetap hadir dan menginformasikan kebebasan berpendapat.

Dimuat Espacio Publico, Dari 930 organisasi media yang masih beroperasi, sekitar 7o persenya  adalah stasiun radio.

Radio murah untuk ditransmisikan dan tidak memerlukan internet, apalagi Venezuela sering mengalami pemadaman listrik.

Surat kabar sudah tidak dapat mencetak lagi karena kekurangan kertas impor atau telah dibeli oleh sekutu pemerintah. Stasiun televisi bahkan sebagian besar sudah memberika otoritasnya pada pemerintah.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Bangunan di Jakarta Bakal Diaudit Cegah Kebakaran Maut Terulang

Senin, 29 Desember 2025 | 20:13

Drama Tunggal Ika Teater Lencana Suguhkan Kisah-kisah Reflektif

Senin, 29 Desember 2025 | 19:53

Ribuan Petugas Diturunkan Jaga Kebersihan saat Malam Tahun Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 19:43

Markus di Kejari Kabupaten Bekasi Mangkir Panggilan KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 19:35

DPP Golkar Ungkap Pertemuan Bahlil, Zulhas, Cak Imin, dan Dasco

Senin, 29 Desember 2025 | 19:25

Romo Mudji Tutup Usia, PDIP Kehilangan Pemikir Kritis

Senin, 29 Desember 2025 | 19:22

Kemenkop Perkuat Peran BA dalam Sukseskan Kopdes Merah Putih

Senin, 29 Desember 2025 | 19:15

Menu MBG untuk Ibu dan Balita Harus Utamakan Pangan Lokal

Senin, 29 Desember 2025 | 19:08

Wakapolri Groundbreaking 436 SPPG Serentak di Seluruh Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 | 19:04

Program Sekolah Rakyat Harus Terus Dikawal Agar Tepat Sasaran

Senin, 29 Desember 2025 | 18:57

Selengkapnya