Berita

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Akrobat Relawan Membuat Jarak Antara Ganjar Pranowo dan Megawati Semakin Lebar

KAMIS, 27 OKTOBER 2022 | 07:48 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Akrobat yang terus dilakukan relawan Ganjar Pranowo akan membuat jarak antara Ganjar dengan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri semakin lebar. Terakhir, relawan Ganjar mengusulkan Joko Widodo bisa menjadi Ketum PDIP pengganti Megawati.

Peneliti Senior Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata mengatakan, etika dan fatsun politik mesti diperhatikan jika seseorang memutuskan menjadi bagian dari kelompok tertentu. Etika dan fatsun politik juga berlaku dalam sebuah kelembagaan bernama partai politik.

"Misalnya, bagaimana seseorang naik jenjang karir politik melalui proses panjang pengkaderan. Dalam konteks pencalonan dan kontestasi demikian," ujar Dian kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/10).


Selain itu, kata akademisi Universitas Ibnu Chaldun ini, jika seseorang maju dalam kontestasi, maka sudah dipastikan mendapatkan restu dari pemimpin di partai berasal.

"Dalam konteks ini, proses pencalonan Ganjar dalam kontestasi pilpres sudah diprediksi ia akan menemui jalan terjal untuk mendapatkan restu. Belum bicara tiket," kata Dian.

Sepatutnya kata Dian, sebelum Ganjar punya hasrat mendapatkan tiket dari PDIP, maka sebaiknya sowan ke Megawati. Dari hasil sowan itu, akan terlihat apakah keinginan disambut baik atau tidak.

"Di sisi lain, akrobat relawan Ganjar dikhawatirkan justru membuat jarak antara dia dengan Megawati makin lebar. Terlebih saat mengusulkan siapa calon Ketua Umum PDIP," terang Dian.

Meskipun kata Dian, PDIP adalah entitas demokrasi berwujud partai. Akan tetapi, tetap memiliki derajat tersendiri di partai tersebut.

"Apalagi jauh-jauh hari, partai tersebut menjual dan mengkapitalisasi nilai-nilai Soekarnois. Di mana pada saat bersamaan keturunan biologis dari Soekarno masih ada di partai tersebut," pungkas Dian.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

RUU Koperasi Diusulkan Jadi UU Sistem Perkoperasian Nasional

Rabu, 17 Desember 2025 | 18:08

Rosan Update Pembangunan Kampung Haji ke Prabowo

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:54

Tak Perlu Reaktif Soal Surat Gubernur Aceh ke PBB

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:45

Taubat Ekologis Jalan Keluar Benahi Kerusakan Lingkungan

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:34

Adimas Resbob Resmi Tersangka, Terancam 10 Tahun Penjara

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:25

Bos Maktour Travel dan Gus Alex Siap-siap Diperiksa KPK Lagi

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:24

Satgas Kemanusiaan Unhan Kirim Dokter ke Daerah Bencana

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:08

Pimpinan MPR Berharap Ada Solusi Tenteramkan Warga Aceh

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:49

Kolaborasi UNSIA-LLDikti Tingkatkan Partisipasi Universitas dalam WURI

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:45

Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:42

Selengkapnya