Berita

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Akrobat Relawan Membuat Jarak Antara Ganjar Pranowo dan Megawati Semakin Lebar

KAMIS, 27 OKTOBER 2022 | 07:48 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Akrobat yang terus dilakukan relawan Ganjar Pranowo akan membuat jarak antara Ganjar dengan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri semakin lebar. Terakhir, relawan Ganjar mengusulkan Joko Widodo bisa menjadi Ketum PDIP pengganti Megawati.

Peneliti Senior Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata mengatakan, etika dan fatsun politik mesti diperhatikan jika seseorang memutuskan menjadi bagian dari kelompok tertentu. Etika dan fatsun politik juga berlaku dalam sebuah kelembagaan bernama partai politik.

"Misalnya, bagaimana seseorang naik jenjang karir politik melalui proses panjang pengkaderan. Dalam konteks pencalonan dan kontestasi demikian," ujar Dian kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/10).


Selain itu, kata akademisi Universitas Ibnu Chaldun ini, jika seseorang maju dalam kontestasi, maka sudah dipastikan mendapatkan restu dari pemimpin di partai berasal.

"Dalam konteks ini, proses pencalonan Ganjar dalam kontestasi pilpres sudah diprediksi ia akan menemui jalan terjal untuk mendapatkan restu. Belum bicara tiket," kata Dian.

Sepatutnya kata Dian, sebelum Ganjar punya hasrat mendapatkan tiket dari PDIP, maka sebaiknya sowan ke Megawati. Dari hasil sowan itu, akan terlihat apakah keinginan disambut baik atau tidak.

"Di sisi lain, akrobat relawan Ganjar dikhawatirkan justru membuat jarak antara dia dengan Megawati makin lebar. Terlebih saat mengusulkan siapa calon Ketua Umum PDIP," terang Dian.

Meskipun kata Dian, PDIP adalah entitas demokrasi berwujud partai. Akan tetapi, tetap memiliki derajat tersendiri di partai tersebut.

"Apalagi jauh-jauh hari, partai tersebut menjual dan mengkapitalisasi nilai-nilai Soekarnois. Di mana pada saat bersamaan keturunan biologis dari Soekarno masih ada di partai tersebut," pungkas Dian.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Kini Posko Pengungsian Korban Gempa NTT Tersedia Internet Gratis

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01:45

HUT ke-81 RI Momen Memperkuat Kebersamaan dan Gotong Royong

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01:28

Merdeka Bernegara, Jalan Panjang Berbangsa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01:00

32 Kendaraan Hias Semarakkan Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara di Monas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:50

Langkah Cepat Polri Tangani Korban Gempa NTT Tuai Apresiasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:30

Polda Malut Terima 16 Senjata Api Ilegal dari Warga

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:05

Saatnya Indonesia Berdaulat dalam Sektor Pangan dan Energi

Senin, 17 Agustus 2026 | 23:45

Upaya Menjaga Kedaulatan Pilihan Pengurus NU

Senin, 17 Agustus 2026 | 23:22

BCA dan Pegadaian Luncurkan Layanan Tabungan Emas di myBCA

Senin, 17 Agustus 2026 | 22:51

Listrik dan Telekomunikasi di Flores Hampir Pulih 100 Persen

Senin, 17 Agustus 2026 | 22:50

Selengkapnya